jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Putra Nababan meminta Mendikbud Nadiem Makarim memberikan hasil kajian yang dijadikan dasar kebijakan menghapus Ujian Nasional atau UN.
Diketahui, Nadiem akan mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
BACA JUGA: Mas Nadiem Ingin Siswa, Guru, Orang Tua, Semua Bahagia
"Justru kami minta kepada menteri waktu itu kajiannya," kata Putra dalam diskusi "Merdeka Belajar, Merdeka UN" di Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (14/12).
Dia mengatakan kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan kebijakan tersebut sudah dikaji, maka Komisi X DPR meminta kajian tersebut. Putra mengatakan kajian itu penting supaya tidak salah dalam pengambilan kebijakan untuk pendidikan.
BACA JUGA: Menko PMK Muhadjir Bantah Ujian Nasional Dihapus
"Kami Komisi X meminta kajiannya, berikan ke kami. Jangan nanti sudah diputusukan tetapi kajiannya agak melenceng sedikit jadi polemik lagi, apalagi terkait hukum," ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.
Politikus PDI Perjuangan itu tidak ingin kebijakan Nadiem nanti bermasalah dan berimbas kepada pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jangan sampai nanti kebijakan populis ini ada apa-apa, kan yang kena Pak Jokowi juga. Saya adalah partai pendukung Jokowi, PDIP, kami tidak mau yang kena nanti Pak Jokowi," ungkapnya.
Karena itu, Putra menyatakan bahwa dalam rapat dengan Mendikbud Nadiem yang berlangsung kurang lebih 7,5 jam, Jumat (13/12), Komisi X DPR sudah meminta kajian yang menjadi dasar munculnya gagasan tersebut.
"Kami menyampaikan salah satunya kami minta hasil kajian komprehensif sebelum ditetapkan jadi kebijakan pemerintah," ungkapnya.
Putra mengatakan ini bukan persoalan setuju atau tidak. Sebab, kata Putra, persoalan setuju atau tidak itu sudah selesai. Sejak menjadi wartawan, dia sudah setuju dengan penghapusan UN.
"Persoalannya, ini harus sesuai dengan hukum, peraturam, dan sebagainya," ungkap mantan wartawan di berbagai media massa nasional itu.
Selain kajian, Putra menegaskan, pihaknya juga meminta Nadiem membuat cetak biru dan grand design pendidikan nasional. Cetak biru dan grand design itu harus diserahkan secepatnya agar bisa dibahas DPR.
Dia menegaskan hal ini supaya kebijakan pendidikan termasuk yang terkait UN tidak berubah-ubah. "Jangan ganti menteri ganti lebijakan (dan) ganti kurikulum ganti grand design-nya," kata dia.
Ia menambahkan cetak biru itu nanti harus menyeluruh. Bukan hanya persoalan UN. Melainkan kurikulum, pengembangan guru, anggaran pendidikan, dan lainnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy