jpnn.com, JAKARTA - Ketua Desk Kerja Sama Regional, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA atau The-44th ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (APIA) di Jakarta harus menjadikan ASEAN sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik maupun global.
Sidang Umum ke-44 AIPA akan digelar di Jakarta pada 5 - 10 Agustus 2023 mengusung tema "Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN" dengan penekanan pada konsep green economy atau ekonomi hijau.
BACA JUGA: Sidang Umum AIPA, BKSAP Optimistis Indonesia Bisa Memberi Inspirasi bagi Negara ASEAN
Putu Rudana menilai AIPA justru menjadi satu penarik dari berbagai kekuatan global. Dia bahkan mendorong adanya ASEAN Parlemen untuk memperkuat kepentingan di kawasan.
"Kami melihat dengan adanya ASEAN Parliament, justru negara Asia Tenggara akan menjadi satu kekuatan, satu keluarga atau ASEAN family," kata Putu melalui siaran pers, Jumat (4/8).
BACA JUGA: Temuan Menarik dari Survei SMRC, Inilah Bacapres yang Dinilai Didukung Jokowi
Menurut dia, dengan adanya Asean Parliament maka segala pengawalan kepentingan dan potensi di kawasan dapat dilakukan secara bersama-sama.
Wakil ketua BKSAP DPR RI itu juga menyampaikan bahwa dari 10 negara anggota ASEAN, ada satu yang tidak diundang, yakni Myanmar yang sedang mengalami tantangan demokrasi karena belum terimplementasinya demokratisasi di sana.
BACA JUGA: Formasi ASN 2023 Lengkap, Ada CPNS hingga PPPK Guru, Peluang Honorer Paling Besar
Itu sebabnya parlemen Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong implementasi five point consensus di Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer, karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis atau kudeta.
Putu mengatakan bahwa DPR RI memang ada keinginan mengundang parlemen yang demokratis dipilih oleh rakyat Myanmar, yaitu Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Namun, Indonesia harus meng?h?argai sikap negara ASEAN lainnya.
"Tentu kita juga harus melihat dan menghargai pendapat negara - negara asean lainnya,” ujar legislator asal Bali itu.
Dia menjelaskan bahwa five point consensus yang di?dorong penerapannya di Myanmar, pertama, tidak adanya kekerasan dan penghentian konflik. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spe?c?ial envoy.
“Keempat, isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa," ucapnya.
Terakhir, ASEAN mengirim utusan/envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. Poin-poin tersebut menjadi bagian dari konsensus yang ingin dicapai dalam sidang AIPA.
Selain itu, Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta juga akan membahas berbagai isu, seperti kesetaraan gender pada komite perempuan, keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politik, ekonomi, sosial.
"Lalu, komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA, juga isu sawit, nikel, konflik Rusia - Ukraina, Myanmar, SDGs dan green economy," tambah politikus Demokrat tu.
Dia berharap sidang AIPA dapat menghasilkan resolusi-resolusi yang jika diimplementasikan bakal memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia maupun anggota ASEAN lainnya.
"Ini adalah momentum Indonesia untuk menunjukkan leadershipnya di kawasan sebagai ketua AIPA maupun ASEAN. Kami tentu berharap sidang AIPA dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk segenap masyarakat Indonesia," Pungkasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam