jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen hubungan bilateral dengan Papua New Guinea (PNG).
Hal itu disampaikan Putu Rudana setelah bersama delegasi melakukan kunjungan bilateral ke PNG dan diterima oleh Perdana Menteri James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan.
BACA JUGA: Pasutri di Jepara Tersangka Pencabulan Anak, Begini Modusnya, Ya Ampun
Putu mengatakan BKSAP DPR RI sebagai ujung tombak sudah melakukan upaya maksimal menjaga hubungan diplomasi yang lama terbangun dengan Papua Nugini agar tetap baik.
"Sekarang tugas pemerintah sebagai eksekutif untuk menunjukkan komitmen-komitmen itu kepada negara Pasifik, khususnya Papua Nugini sebagai negara terbesar di kawasan Pasifik," ujar Putu melalui keterangan tertulis, Selasa (13/6).
BACA JUGA: SE Terbaru MenPAN-RB Khusus untuk PPPK, Ada soal Kontrak Kerja & SanksiÂ
Dia mengatakan pemerintah sudah seharusnya menunjukkan leadership di kawasan Pasifik, terlebih Papua Nugini berbatasan langsung dengan Papua.
"Mendorong BUMN-BUMN kita untuk turut hadir dalam pertumbuhan ekonomi PNG baik dalam bidang perdagangan, investasi maupun retail," ucap legislator asal Bali itu.
BACA JUGA: Sugeng Suparwoto Buka Suara soal Chat saat Mbak AAFS Sedang Mandi, Begini
Putu pun terkesan dengan penyambutan delegasi parlemen Indonesia di Papua Nugini yang penuh keramahan dan rasa kekeluargaan, serta penampilan seni budaya negara itu.
"Waktu di Museum Rudana Bali, kami juga menerima kunjungan mereka dengan lingkungan budaya ada seni tari, seni tabuh, seni lukis dan mereka apresiasi," ucap ketua Asosiasi Museum Indonesia itu.
Legislator Partai Demokrat itu juga mengungkap pertemuan dengan Perdana Menteri dan ketua Parlemen Papua Nugini selama hampir 1 jam membahas berbagai hal.
Pada kunjungan itu, delegasi Parlemen Indonesia bahkan diundang langsung untuk mengikuti Sidang Paripurna Parlemen Papua Nugini yang mengesahkan tujuh undang-undang.
"Belum pernah terjadi di Papua Nugini (sahkan tujuh UU), biasanya dua UU. Karena mereka merasa ingin menunjukkan ke Indonesia bahwa Papua Nugini betul-betul negara yang menjunjung tinggi demokrasi," tuturnya.
Oleh karena itu. Putu memanfaatkan momentum keakraban diplomasi dengan Parlemen Papua Nugini untuk mendorong kerja sama yang komprehensif antarkedua negara tersebut.
Menurut dia, selama ini Indonesia absen untuk melakukan reach out kepada negara terpenting seperti Papua Nugini.
“Kita sebagai kakak mereka, ingin reach out turut membantu pembangunan berbagai bidang khususnya peningkatan capacity building, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, di samping juga lainnya,” ucap Putu.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam