jpnn.com, JAKARTA - Data menunjukkan jumlah pasien positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia hingga Kamis (26/3) mencapai 893 orang, 78 orang meninggal dunia, dan baru 35 pasien sembuh.
Menurut anggota DPR Putu Supadma Rudana, kondisi yang ada sangat memprihatinkan karena tercatat COVID-19 juga telah menyebar di 24 provinsi.
BACA JUGA: Mahfud MD Hendak Pinjam Pesawat TNI, Tiba-tiba Ada Arahan dari Jokowi
"Beberapa kali saya terus mengingatkan untuk segera melakukan lockdown, tetapi pemerintah tampaknya enggan melakukan itu. Apa menunggu sampai korban semakin banyak baru melakukan lockdown?. Saat ini sudah 24 provinsi di Indonesia yang terpapar, lambat sekali kerjanya pemerintah kita ini," ujar Putu dalam pesan tertulis yang diterima Kamis (26/3).
Pimpinan Badan kerjasama antar-parlemen (BKSAP) ini kemudian mempertanyakan keberadaan obat untuk menangani Covid-19.
BACA JUGA: Pendeta Meninggal Terinfeksi Corona, Istrinya Dirawat, Puluhan Jemaat ODP
"Katanya obat dari Tiongkok sudah datang, apakah sudah disebar ke seluruh Indonesia? Kapan jadwal rapid test dilakukan? Pemerintah harus transparan kepada masyarakat," ucapnya.
Putu menilai, pemerintah dari awal memang tidak siap dan menyepelekan virus corona ini. Ia khawatir jika pandemi ini tidak berakhir secepat mungkin, akan membuat ekonomi Indonesia lumpuh total.
BACA JUGA: Lulus PPPK, Nasib Honorer K2 Makin Merana
Terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti mal, kantor, cafe, bioskop, sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT (bantuan langsung tunai) kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Tetapi saya rasa itu tidak cukup. Pemerintah seharusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini," katanya.
Lebih lanjut Putu mengatakan, bantuan juga sangat penting disalurkan pada kelompok masyarakat kecil lain seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar (kuli) dan lain-lain.
"Saya dengan tegas menolak test covid-19 untuk anggota DPR. Saat ini pejabat bukanlah prioritas. Masyarakat dan tenaga medis yang paling utama untuk diberikan bantuan oleh negara. Anggota DPR ataupun pejabat lain cukup mengkarantina diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, berolahraga di rumah dan minum vitamin," tuturnya.
Jika anggota dewan merasakan gejala, Putu mengatakan dapat segera mengikuti test Covid 19 di rumah sakit terdekat atau rujukan dengan menggunakan biaya sendiri.
"Presiden Jokowi harus mampu menjadi dirijen untuk mengorkestrasi segala resources yang ada, sehingga tidak terkesan hanya mengkoreksi bawahan, tetapi memberikan arahan konsep dan clear direction. Saya berharap Pak Jokowi hadir di depan dalam penanganan covid-19," katanya.
Putu secara khusus mengucapkan belasungkawa atas kepergian Ibunda Presiden Jokowi yang tutup usia pada Rabu kemarin.
"Saya mengucapkan turut berdukacita kepada Presiden Jokowi dan keluarga yang baru saja kehilangan Ibunda tercinta, semoga amal ibadah alamarhumah diterima di sisi Tuhan YME dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan," pungkas Putu. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang