jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid atau HNW meyakini rakyat tidak akan memilih calon pemimpin yang memiliki permasalahan dari sisi etika pada pemilu 2024.
Dia mengatakan itu demi menyikapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibacakan pada Senin (5/2) kemarin.
BACA JUGA: Prihatin dengan Etika Berpolitik, Alumni UNEJ Serukan Pertobatan Penyelenggara Negara
"Tentu rakyat tidak ingin bila kemudian pimpinan atau yang mereka pilih adalah orang yang berada dalam posisi secara etika dipermasalahkan," kata dia.
DKPP pada Senin kemarin melaksanakan sidang yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan beberapa anggotanya melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
BACA JUGA: Ahok Mundur dari Komut PT Pertamina, Hasto Singgung Gerakan Mengedepankan Etika
Hakim sidang DKPP menilai Hasyim dan anggota KPU lain menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tanpa lebih dahulu mengubah PKPU.
HNW mengatakan rakyat bisa mempergunakan kedaulatan pada pemilu 2024 untuk memastikan pelanggaran etika tidak terus terjadi dengan memilih pemimpin yang tepat.
BACA JUGA: Politisasi Kampus: Etika Akademik Versus Kepentingan Politik
"Beragam hal yang berpotensial bermasalah secara etika itu, harusnya tidak berkelanjutan, harusnya bisa dihentikan, harusnya tidak kemudian menjadi tren yang justru akan nanti membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran etika-etika yang lain," kata Wakil Ketua MPR RI itu.
HNW mengatakan etika dalam kehidupan bernegara adalah hal esensial pada era reformasi yang termuat dalam TAP MPR Nomor 6 Tabun 2001.
"Di mana dalam era reformasi ini masih ada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 yang menegaskan tentang pentingnya etika kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bila Junjung Etika, Menteri Lain Seharusnya Meniru Langkah Mahfud MD Mundur dari Kabinet
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan