jpnn.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia capres-cawapres belum sepenuhnya final. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai saat ini belum mengesekusi putusan itu.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan aturan baru putusan MK ini perlu segera direvisi oleh KPU lewat Peraturan KPU (PKPU).
BACA JUGA: PDIP Bertemu dengan Pihak Inggris, Singgung soal Jokowi, MK, dan Demokrasi
Pasalnya, putusan MK hanya mengatur pada pokok-pokok aturannya saja.
“’Putusan MK wajib ditindaklanjuti. Ketentuan atau putusan (MK) itu masih membutuhkan aturan teknis, yaitu PKPU,” kata Feri, Jumat (27/10).
BACA JUGA: 9 Hakim MK Bakal Diperiksa, Gawat, Gibran Belum Aman?
Feri menilai pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Hal ini jika KPU tidak kunjung melakukan revisi PKPU.
Karena itu Feri mengatakan, seandainya Prabowo-Gibran menang di Pilpres 2024, maka bakal terjadi sengketa baru di MK.
”Apalagi dalam putusan MK (soal syarat umur, red) itu tidak mayoritas mutlak (setuju, red). Ada (hakim konstitusi, red) yang dissenting opinion dan concurring opinion,” jelas Feri.
Feri mengungkapkan, untuk finalisasi revisi PKPU juga perlu ditetapkan secara pasti oleh KPU. Terlebih melakukan revisi PKPU prosesnya panjang.
"Dan tentunya revisi tersebut membutuhkan sejumlah proses yang perlu dilalui," pungkas Feri.
Sebagai informasi, tahapan revisi PKPU wajib dilakukan dengan proses konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Maka dari itu, KPU perlu membuat musyawarah bersama terlebih dahulu, sebelum benar-benar merevisi PKPU.(mcr10/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul