JAKARTA - Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review atas Pasal 32 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah tak bisa dicopot dari jabatannya sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Lalu bagaimana dengan Antasari Azhar yang sudah jauh-jauh hari dicopot karena menjadi terdakwa kasus pemubuhan?
Menurut Ketua MK Mahfud MD, putusan itu tidak berpengaruh pada posisi Antasari. Pertimbangannya, menurut Mahfud MD, karena pemberhentian atas Antasari didasarkan saat pasal yang dibatalkan MK masih berlakuSedangkan koreksi terhadap Pasal 32 baru dilakukan MK pada hari ini, Rabu (25/11).
"Batalnya kan baru hari ini jam tiga sore. Sedangkan kasus AA (Antasrari Azhar) sudah lama, jadi tak bisa menuntut hak apapun dari keputusan ini," jelas Mahfud
BACA JUGA: KPK Pelajari Hasil Audit Atas Century
Dia membenarkan putusan MK bertujuan menjaga KPK agar tetap kokoh dan pimpinannya tak bisa jadi korban sebuah konspirasi, seperti yang terkuak lewat sadapan percakapan Anggodo Widjojo.
Senada dengan Mahfud, bagi Chandra, putusan MK kali ini menjadi dasar agar pimpinan setelah dia tak lagi bisa dikriminalisasi
BACA JUGA: Boediono dan Sri Mulyani Diminta Non-aktif
Dasarnya tak lain dari adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap impinan KPK yang langsung dicopot begitu jadi terdakwa, atau dinonaktifkan begitu ditetapkan sebagai tersangkaPerlakuan seperti ini tak berlaku bagi aparat hukum lain, di mana mereka baru dicopot setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
BACA JUGA: Komisi III Pertanyakan Jatah Century Susno
"MK telah mengeluarkan penafsiran futuristikMemang begitu ciri MK," ucap Luhut Pangaribuan, pengacara Bibit-Chandra(pra/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Susno: Jangankan Jabatan, Nyawa pun Diserahkan
Redaktur : Antoni