jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan penghargaan kepada kepala daerah DKI Jakarta dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Kedua daerah tersebut sama-sama berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
BACA JUGA: Akuntabilitas Kinerja Instansi Meningkat, PNS & PPPK Diminta Ubah Mindset Kerja
Ibu kota sukses meningkatkan nilai BB pada 2020 menjadi A saat penilaian tahun 2021. Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun ini juga meraih predikat A, naik satu tingkat dari BB pada evaluasi SAKIP 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas membagikan rahasia suksesnya. Menurut dia, hal utama yang dilakukan adalah menurunkan program dalam ukuran-ukuran yang bisa dipahami dan dilaksanakan seluruh jajaran.
BACA JUGA: Taufik Berjasa Besar Bagi Gerindra, Tetapi Maaf, Ini Keputusan DPP
"Jadi, ketika kita memiliki sebuah program, program itu diterjemahkan dalam bentuk ukuran bagi kepala dinasnya," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/4).
Kemudian, lanjutnya, ukuran bagi kepala bidangnya, lalu ukuran bagi kepala seksi sampai kepada staf.
BACA JUGA: Pasang Baliho Anies Presiden 2024, Anak Buah Suharso Ini Akan Goyang DPP PPP
Program terukur itu dituangkan secara teknis dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) sehingga seluruh staf di organisasi tersebut bekerja dengan target yang dipahami secara bersama.
Tak kalah penting ujar Anies adalah unsur kolaborasi dalam ukuran capaian kinerja.
"Membangun Jakarta bukan oleh pemerintah saja, tetapi juga seluruh komponen," tegas Gubernur Anies.
Sementara itu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga melakukan beberapa perubahan untuk membenahi birokrasi di pemerintahan daerahnya.
Salah satunya adalah perubahan pola pikir ASN untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakatnya, bukan sebaliknya.
Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Ahmad menilai, adanya perubahan mindset tersebut dapat memengaruhi ASN untuk terus berinovasi dalam melayani publik.
"Orientasi kami adalah hasil," ucapnya.
Apa pun yang dilakukan, tambah Syamsuri, program sebaik apa pun, bila hasilnya tidak maksimal, tentu masyarakat tidak bisa merasakan hasilnya dengan maksimal pula.
Diakuinya, membenahi birokrasi bukanlah hal mudah. Namun, baginya yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan manfaat maksimal dari dana yang tersedia.
Dengan melakukan refocusing pada program kegiatan, Hulu Sungai Selatan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 400 miliar. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei Indikator Politik: Elektabilitas Jokowi Masih Tinggi, Prabowo Ketinggalan
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad