jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Rini Widyantini mengapresiasi hasil evaluasi SAKIP dan RB 2021 secara nasional yang menunjukkan hasil positif.
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja.
BACA JUGA: Dinas Pendidikan Palembang Usulkan 4.477 PPPK Tahun 2022
"Seluruh instansi pemerintah dituntut mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil," terang Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (5/4).
Hal ini kata Rini, sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan presiden dan wakil presiden, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran.
BACA JUGA: Guru Honorer, TU, Penjaga Sekolah Masuk Usulan Formasi PPPK 2022
Rini menjelaskan pada hakikatnya pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan SAKIP ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
"Kami mengajak seluruh jajaran instansi pemerintah terus bertransformasi menjadi birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat," imbuh Rini.
BACA JUGA: Jangan Sampai Semangat PPPK Guru Malah Mengendur Setelah Menerima SK
Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB Erwan Agus Purwanto menjelaskan rata-rata nilai SAKIP pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75.
Pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.
Sementara untuk RB, rata-rata nilai nasional meningkat, dengan rincian 75,65 dari sebelumnya 74,93 untuk kementerian/lembaga, 65,63 dari sebelumnya 64,28 untuk pemerintah provinsi, serta 54,44 dari sebelumnya 53,85 untuk pemerintah kabupaten/kota.
Erwan turut mendorong agar seluruh instansi pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK harus mengubah mindset bekerja.
Dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan.
Menurutnya, instansi pemerintah perlu secara terstruktur bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih maju.
Pada 2021, evaluasi dilakukan kepada 79 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi untuk SAKIP dan RB.
Kemudian sebanyak 494 kabupaten/kota untuk SAKIP dan 441 kabupaten/kota untuk RB, dengan total unit yang menjadi sampel evaluasi mencapai 22 ribu unit. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Semoga 369 SK PPPK Guru Diserahkan Senin, Disusul Gaji, Rapelan & THR
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesyia Muhammad