jpnn.com, DENPASAR - Provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara, ternyata mampu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berhasil menorehkan predikat B.
Sebelumnya, provinsi pemekaran Kalimantan Timur ini mendapat nilai D saat baru menerapkan SAKIP pada 2015.
BACA JUGA: Brigadir Hendra Mengamuk Lalu Rusak Tiga Unit Mobil
Namun, setelah mendapat pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan berkomitmen kuat melakukan perbaikan, kini Kaltara mendapat nilai B pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2017.
"SAKIP baru kami mulai 2015, dan saat itu mendapat nilai D,” kata Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengawali cerita mengenai penerapan SAKIP dalam sharing session pada acara Penyerahan LHE SAKIP untuk pe.da wilayah II di Nusa Dua, Bali.
BACA JUGA: Biasanya Ribuan Turis ke Karimunjawa, Kini Hanya 2
Saat baru berdiri, lanjut Irianto, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering sulit memahami bahwa rupiah yang keluar harus sesuai dengan tupoksinya.
Karena itu, Irianto pun berusaha untuk memperbaiki tata kelola birokrasi, termasuk belajar dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
BACA JUGA: Investasi SILO Masih Terhambat Izin Pemprov Kalsel
"Setiap anggaran harus jelas tujuannya. Target yang harus dicapai itu pun harus sesuai dengan sasaran pembangunan nasional," tegas mantan Sekda Kaltim ini.
Kini, Kepala OPD di Pemprov Kaltara sudah bisa menjelaskan target apa yang harus dicapai, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Bukan itu saja, akibat dari pemakaian anggaran berbasis kinerja itu, Pemprov Kaltara berhasil melakukan efisiensi anggaran hampir Rp 200 miliar.
Anggaran itu bisa dialihkan untuk perbaikan sasaran strategis seperti pendidikan dan kesehatan.
"Saya bisa dapat efisiensi anggaran sebesar Rp 192 miliar. Kami alihkan untuk orang miskin, pendidikan, kesehatan," pungkas Irianto. (mg7/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nenek Rumini dan Cucunya Tinggal di Kandang Sapi
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh