jpnn.com, JAKARTA - Kasatgas Penyelidik nonaktif KPK yang dijuluki Raja OTT KPK Harun Al Rasyid menyatakan Presiden Jokowi mempunyai tanggung jawab moral mengakhiri polemik alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Menurutnya, presiden memiliki kekuasaan untuk melakukan hal tersebut.
BACA JUGA: Begini Cerita Mengharukan Pegawai KPK Saat Mengemasi Barangnya
"Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan dan juga sebagai kepala negara tentu dia punya tanggung jawab moral," ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid dalam keterangannya, Jumat (17/9).
Harun termasuk ke dalam 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
BACA JUGA: Pegawai KPK Ini Sengaja Berkemas Pagi Agar tak Bertemu Rekannya, Tetapi...
Pria yang dijuluki Raja OTT itu akan dipecat per 30 September 2021.
Harun meminta Presiden Jokowi membaca secara cermat rekomendasi Ombudsman RI dan hasil investigasi Komnas HAM perihal maladministrasi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses alih status melalui metode asesmen TWK.
BACA JUGA: Novel Baswedan Cs Diberhentikan dari KPK, Pak Giri Bikin Twit G30STWK
Sejumlah rekomendasi Komnas HAM ke Presiden Jokowi, yakni meminta status 75 pegawai KPK dipulihkan sehingga dapat diangkat menjadi ASN.
Selain itu, Komnas HAM meminta Jokowi membina seluruh pejabat kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK.
"Masih ada waktu kira-kira 13 hari bagi presiden, saya dan teman-teman masih yakin presiden berpihak kepada kami, tentu bekalnya adalah presiden harus lebih cermat lagi membaca hasil rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM," ucap Harun.
Sebelumnya, KPK menyatakan 57 pegawai yang disebut tak lolos TWK alih status menjadi ASN diberhentikan per 30 September 2021. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Boy
Reporter : Fathan Sinaga