jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono Atmoharsono menyoroti pentingnya internalisasi nilai Pancasila dalam pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia bagi aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu disampaikan Waka BPIP saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) se-Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Senin (5/6).
BACA JUGA: Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi Tegaskan Pancasila Cerminan Nilai-Nilai Agama
Karjono menegaskan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya terbatas pada pengembangan aspek intelektual semata, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter yang kuat dan berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila.
BACA JUGA: Cegah Ancaman Radikalisme, Kepala BPIP Minta Masyarakat Bersinergi Bumikan Pancasila
Rakornas Kepala BPSDM se-Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (5/6). Foto: Dokumentasi Humas BPIP
Dia menyampaikan dalam pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus fokus pada pembentukan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila,” kata Karjono.
Menurut Karjono, hal ini akan membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun fondasi kuat untuk masa depan yang lebih baik.
Dia pun menekankan langkah konkret yang diambil dalam rangka pembangunan karakter bangsa berlandaskan nilai Pancasila dengan dilaksanakannya Diklat PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila) bagi para ASN.
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020.
Pada kesempatan itu, Karjono juga sempat mengungkapkan keprihatinannya terhadap hasil survei dari Setara Institute, yaitu sekitar 83,3 persen pelajar SMA beranggapan Pancasila dapat diubah padahal, menurut dia, ideologi negara adalah ideologi yang harus dipertahankan.
“Di era globalisasi, para milenial sangat rentan terpapar ideologi radikal melalui media sosial yang mengakibatkan ideologi Pancasila terkikis habis,” ungkap Karjono.
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh penghapusan TAP MPR II Tahun 1978.
Selain itu, lembaga BP7 juga dibubarkan pada era reformasi serta penggantian UU Sisdiknas yang menghilangkan mata ajar Pancasila.
Namun mulai dihidupkan kembali pada masa almarhum Taufik Kiemas menjabat sebagai Ketua MPR RI dengan dibentuklah empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
Saat ini, lanjut Karjono, telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional.
Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat ketentuan wajib mata ajar Pancasila mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi, bahkan pendidikan formal maupun nonformal.
“Selain itu, terdapat juga Keppres 24 Tahun 2016 yang menegaskan pentingnya sejarah Pancasila. Berdasarkan ketentuan tersebut, diadakanlah Upacara Hari Lahir Pancasila yang melibatkan pengibaran bendera pusaka oleh Paskibraka tingkat pusat,” terang Karjono.
Karjono menambahkan bahwa upacara Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi yang teristimewa karena pengibaran bendera pusaka oleh Paskibraka, dan terbesar selama ini, karena tidak hanya dilaksanakan di 553 kabupaten/kota/provinsi di seluruh penjuru tanah air, tetapi juga diikuti oleh jajaran Pangdam, Kapolda, serta pejabat tinggi pemerintahan lainnya.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momen yang sangat penting untuk mengingat kembali jasa-jasa para pendiri bangsa, utamanya Bung Karno yang telah menggali, menggagas dan ikut merumuskan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara.
Terakhir, Karjono mengingatkan pentingnya integritas.
“Pemimpin yang baik melibatkan pengembangan integritas yang kokoh dalam hal kebersihan dan nilai-nilai Ber-AKHLAK,” pungkas Karjono. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi