jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap mendukung pemulihan sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur transportasi untuk menciptakan konektivitas ke destinasi pariwisata super prioritas.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 secara virtual, pada Kamis (26/11).
BACA JUGA: Kemenhub Hadirkan Laboratorium Uji Emisi Heavy Duty R49
Hadir di forum itu Menparekraf Wishnutama Kusubandio, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri Wahyudi Hidayat.
Budi menjelaskan bahwa di kawasan 5 Bali Baru telah dilakukan investasi di pelabuhan, bandara, dan semua aktivitas pendukung sektor pariwisata.
BACA JUGA: Menteri Edhy Kena OTT, Raditya Nursasongko Ungkap Perlakuan Tidak Adil di KKP
"Bahkan tidak terbatas pada pembangunan tetapi juga bagaimana konektivitas antara kota dengan obyek wisata, antara bandara dengan kota, dan ini harus kita lakukan bersama. Pendek kata, sektor pariwisata akan menjadi satu sasaran atau upaya kami mendukung upaya pemulihan ekonomi," kata Menhub Budi Karya.
Menhub Budi juga menerangkan bahwa pada masing-masing destinasi pariwisata di kawasan 5 Bali Baru akan disiapkan sistem dan fasilitas khusus untuk mengakomodir turis-turis mancanegara yang menjadi konsumen potensial.
BACA JUGA: Sedih, Bocah Usia Dua Tahun Meninggal saat Diajak Ibunya Mengemis ke Pasar
Menurutnya, ada karakter-karakter khusus yang dimiliki di kawasan 5 Bali Baru. Pertama, di Sulawesi Utara ada satu potensi yang bisa mendatangkan wisatawan dari Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea.
"Secara sistematis, kami membuat fasilitas-fasilitas yang ada di Manado itu untuk mengakomodasi turis dari Jepang, Cina, Dan Korea. Sebaliknya, Kualanamu berada dekat dengan India, oleh karenanya kita membuat fasilitas-fasilitas yang mengakomodasi turis dari India,” jelasnya.
Selain itu, Menhub Budi juga merencanakan akan membuat konektivitas langsung penerbangan internasional pada daerah yang dianggap memiliki potensi luar biasa seperti Labuan Bajo dan Yogyakarta.
Budi menjelaskan, Labuan Bajo direncanakan akan terkoneksi langsung dengan Australia. Sementara Yogyakarta, dapat menerima penerbangan langsung dari Eropa, Amerika, serta Australia.
Tidak hanya transportasi udara, Kemenhub juga akan menyiapkan moda transportasi lain seperti kapal pesiar atau cruise serta seaplane, guna mendukung sektor pariwisata super prioritas yang ada.
"Untuk cruise sudah kami siapkan. Selain di Bali, kita juga persiapkan di Tanjung Mas, Labuan Bajo, dan Manado. Sedangkan, di Danau toba kita siapkan adanya seaplane. Sehingga seaplane akan menjangkau Danau Toba, Labuan Bajo, Laut Banda, dan juga bisa menjangkau Manado,” jelas Budi.
Menteri Perhubungan juga menuturkan bahwa dalam upaya mendukung pemulihan sektor pariwisata, Kemenhub perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian lembaga teknis yang lain seperti Kementerian PUPR dan lainnya.
"Karena tanpa dukungan itu maka tidak mudah untuk melakukan kegiatan ini. Sehingga, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kemenparekraf karena ini pasti memberikan suatu pengetahuan bagi semua insan pariwisata," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Parekraf Wishnutama selaku penyelenggara acara mengatakan bahwa forum itu bertujuan agar masing-masing kementerian lembaga serta stakeholder terkait dapat saling berkoordinasi dan berkonsolidasi untuk memulihkan sektor pariwisata tanah air.
"Rakornas dilangsungkan untuk mengonsolidasikan stakeholder, kementerian lembaga, serta pelaku parekraf dalam mempercepat atau mengakselerasi pemulihan sektor parekraf," ujar Wishnutama.
Wamenkeu Suahasil Nazara juga menyampaikan dukungan kementeriannya terhadap upaya pemulihan sektor pariwisata. Menurutnya, pada 2021 mendatang, Kemenkeu sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,1 triliun khusus untuk sektor pariwisata.
Dia berharap, anggaran ini dapat dimanfaatkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga (K/L) dengan melakukan sinergi yang baik agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Anggaran Rp 15,1 triliun itu ada di berbagai kementerian. Perinciannya, belanja K/L Rp 10 triliun, belanja non K/L hampir Rp 1 triliun, dan transfer dana ke desa Rp 4 triliun.
"Dengan ini kita coba terus cari sinergi yang baik, karena dengan demikian ini akan menjadi lompatan yang baik,” tambah Suahasil Nazara.(*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam