jpnn.com, JAKARTA - Anggota Aliansi Rakyat Pro Demokrasi Pandeglang Indra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat penguasa demi menekan para pengkritik.
Indra berbicara demikian demi menyikapi langkah KPK yang mengklarifikasi dan menyita barang bawaan milik Hasto secara ilegal beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Soal Isu Pergantian Sekjen PDIP Hasto, Said: Tak Pernah Dibicarakan di Internal
"KPK harus menjadi lembaga yang independen dalam penegakan hukum," kata dia kepada awak media, Selasa (25/6).
Indra menganggap wajar bagi publik membuat penilaian tersendiri terhadap proses hukum KPK kepada Hasto, seperti langkah itu demi membungkam kritik dari alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu ke pemerintahan.
BACA JUGA: Penyitaan Buku dan Ponsel Milik Hasto Bentuk Arogansi KPK
Protes masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Pro Demokrasi Pandeglang. Foto: source for jpnn
"Sembilan bulan terakhir Mas Hasto sangat kritis terhadap penguasa,” kata Indra.
BACA JUGA: Pengacara Staf Hasto Beber Cara AKBP Rossa Memanipulasi Surat Penyitaan
Toh, dia melanjutkan proses terhadap Hasto di KPK dan juga Polda Metro Jaya, bukan demi kepentingan penegakan hukum.
“Rakyat melihat proses hukum yang sekarang ini berlangsung di kepolisian dan KPK terkait dengan Sekjen PDIP tidak murni penegakan hukum, tetapi ada faktor lain yang memengaruhinya," ungkap Indra.
KPK menyita ponsel milik Hasto dan buku catatan PDI Perjuangan dari staf sekjen PDI Perjuangan itu, Kusnadi pada Senin (10/6).
Namun, penyidik KPK melakukan pengelabuan kepada Kusnadi sebelum menyita ponsel Hasto dan buku catatan partai yang dibawa petani bawang itu.
Indra mendukung KPK bisa lebih taat aturan dalam menyelidiki kasus, satu di antaranya tanpa menggunakan aksi ilegal.
"Kami dalam rangka mendukung KPK agar dalam penegakan hukum di Indonesia tidak boleh ugal-ugalan tanpa adanya prosedur yang benar," ucapnya. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Aristo Setiawan