JAYAPURA - Rentetan peristiwa di Papua mulai dari Kongres III Papua hingga sejumlah masalah kekerasan di Papua rupanya tak luput dari perhatian mantan salah seorang teknokrat Otsus Papua DR HM Musaad, M.Si
Dia menilai munculnya riak-riak politik di Papua antara lain di karenakan mandegnya komunikasi antara rakyat Papua dan Jakarta sehingga harus dibangun suatu dialog yang intens tetapi bukan sekedar simbolik namun yang substantif
BACA JUGA: Hujan Deras, Katulampa Siaga III
"Jadi harus dibangun satu dialog tetapi bukan dalam konteks simbolik namun dilihat dari konteks substantif dan apapun yang didialog-an harus masuk di dalam ranah hukum," katanya kepada Cenderawasih Pos (Group JPNN)Musaad yang juga Asisten Deputy Bidang Kepemudaan dan Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menilai bahwa melihat keadaan sekarang ini kesalahan tidak selalu datang dari pusat sebab selama ini pusat juga cukup memberikan jaminan bagi Papua, untuk itu pemerintah harus melihat satu system yang dikomunikasikan secara baik.
"Kita semua sepakat bahwa Otsus adalah win-win solution untuk masalah Papua," ujarnya
BACA JUGA: Hamil, Calhaj Batal Berangkat
Dan dalam konteks normatif Otsus sebenarnya sudah cukup luar biasa hanya saja konteks impelemntasinya yang disini kurang baik sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dan ketidakpuasan rakyat PapuaBACA JUGA: Mantan Bupati Harus Bertanggung Jawab Soal Lahan Sawit
Sebab kata Musaad selama format Undang - undangnya masih seperti sekarang ini maka Otsus tidak akan memberikan perubahan yang signifikan karena sudah tidak sesuai dengan fakta politik di PapuaKemudian dia juga menyarankan agar harus ada semacam grand design tentang bagaimana pembangunan di Papua dalam kerangka Otsus"Karena tidak ada indicator pasti untuk mengukur keberhasilan Otsus sebab Undang-Undang adalah semacam satu aturan tetapi kita yang melaksanakan strategi untuk melaksanakannya untuk itu harus ada aspek regulasi dan grand design," tuturnya.
Tetapi melihat situasi Papau sekarang ini menurut dia butuh intervensi pusat karena ada sebagian orang Papua menganggap Otsus sudah tidak jalan"Tetapi intervensi disini adalah intervensi dalam konteks pembinaan dan jangan ada kekhawatiran berlebihan sehingga terkesan ada pembiaran,' katanya.
Diakui olehnya bahwa dalam Kongres I Papua tahun 2000 lalu sesungguhnya banyak manifesto politik yang diakomodir dalam draft Otsus namun diberangkatkan dalam sistem negara IndonesiaTetapi Musaad melihat konteks Kongres Papua III sudah lain sebab ada gerakan yang mengarah pada pemisahan diri dari Republik Indonesia yang di deklarasikan di akhir Kongres.
"Tetapi saya juga mau ingatkan bahwa antar Otsus dan merdeka sesungguhnya bukan opsi," tegasnya seriusSebab menurut dia Otsus adalah strategi penyelenggaraan pemerintah tetapi menyangkut Merdeka, maka itu berarti menyangkut kekuasaanDi dalam Otsus, kalaupun ada kemerdekaan maka pasti ada otonomi.
Ditambahkan Musaad bahwa Papua sangat berbeda dengan Timur-TimurKarena Timur - Timur bergabung dalam NKRI hanya berdasarkan TAP MRP, sementara Papua termasuk bagian dari NKRI berdasarkan Resolusi PBBDimana ada dua resolusi PBB yang dikeluarkan berkaitan dengan Papua pertama adalah pengakuan Kedaulatan NKRI serta Resolusi PBB menyangkut pengakuan Pepera"Jadi ada resolusi PBB untuk mengesahkan Pepera, sehingga tidak semudah itu Papua lepas dari NKRI," jelasnya.
Sekarang kalau rakyat Papua mau bicara merdeka, maka itu adalah merdeka dalam arti bebas dari rasa takut, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketertinggalan, bebas dari kebodohan dan sebagainya.(ta)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Freeport Dituding Biang Kerok
Redaktur : Tim Redaksi