jpnn.com - JAKARTA – Langkah pemerintah menaikkan harga BBM premium dari Rp 6.900 menjadi Rp 7.400, dinilai sangat memberatkan masyarakat. Apalagi kebijakan tersebut masih ditambah rencana menaikkan tarif dasar listrik.
Akibat kebijakan-kebijakan tersebut, tidak heran jika kemudian mulai muncul desakan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.
BACA JUGA: Harapkan Kongres Jadi Momentum PDIP Perjelas Relasi dengan Jokowi
“Banyak kebijakan presiden yang sangat memberatkan. Selain menaikkan BBM, juga rencana menaikkan harga listrik yang akan disesuai dengan harga pasar. Ini akan sangat mencekik leher rakyat. Gara-gara listrik naik, akan banyak juga kebutuhan rakyat yang naik,” ujar Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi kepada JPNN, Selasa (7/4).
Menurut Uchok, kalau semua naik, rakyat seperti tidak punya presiden, tidak punya pemerintahan dan akibatnya negara juga absen untuk melindungi rakyatnya. Padahal, seorang presiden, katanya, harus bisa mengendalikan kekuasaan yang dipergunakan bagi sebesar-besarnya menyejahterakan rakyat.
BACA JUGA: Ini Alasan Jaksa Agung Limpahkan BG ke Bareskrim
“Ini mah presiden kekuasaan, entah dimana menguap, sehingga tidak bisa mengendalikan naiknya harga harga energi atau kebutuhan pokok rakyat,” ujarnya. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Desakan Jokowi Mundur Dinilai Sangat Tepat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan KPK Percaya Kemampuan Bareskrim Tangani Kasus BG
Redaktur : Tim Redaksi