Rakyat Tolak RUU Ciptaker, Pemerintah Diimbau Perbaiki Komunikasi

Jumat, 09 Oktober 2020 – 14:41 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyebut pemerintah era Jokowi seharusnya mengambil 'pelajaran besar' atas penolakan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Pasalnya, kata dia, maksud memperkuat ekonomi dalam UU Ciptaker, justru ditunggangi. Kemudian maksud itu berubah makna dan ditolak rakyat.

BACA JUGA: Airlangga Memastikan RUU Cipta Kerja Mendorong Terbukanya Lapangan Kerja

"Maksud baik kadang dikotori oleh adanya maksud-maksudnya yang tidak baik. Maksud baik akhirnya bercampur dengan maksud yang tidak baik, sehingga menjadi keruh dan akhirnya rakyat menolak," ucap Fahri dalam keterangan resminya, Jumat (9/10).

Ia menerangkan, UU Cipta Kerja ialah aturan unik karena menciptakan lapangan kerja yang banyak. Namun, elemen rakyat justru menolak dan menggelar aksi berujung ricuh.

BACA JUGA: Resmi Bangkrut, Thai Airways Banting Setir Jualan Gorengan

"Siapa sih yang tidak mau semuanya ingin kerja. Kenapa undang-undang yang maksudnya baik ditolak semua orang," kata Fahri keheranan.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu menilai, penolakan UU Cipta Kerja menandakan aturan itu dibahas tidak terbuka.

BACA JUGA: Hanya 2 Pihak Ini yang Diuntungkan dari RUU Cipta Kerja

Bahkan, aturan itu tidak dikomunikasikan dengan baik ke publik sehingga muncul penolakan.

"Orang harus diberi tahu hal-hal yang tercantum dalam UU ini, dan pasti semua akan menerima. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak mau kerja, tidak ada orang yang tidak ingin kehidupannya menjadi baik dengan bekerja dan terlibat dalam kegiatan perekonomian," ujar Fahri.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk secara terus menerus memberi penjelasan ke publik atas UU Ciptaker.

Pemerintah menurutnya, harus bisa meyakinkan publik bahwa UU Ciptaker ini berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada yang lain.

"Ini waktu yang tepat berbicara dengan masyarakat, waktu berbicara kepada rakyat agar maksud baik pemerintah itu diketahui rakyat. Dan maksud baik itu ada di pihak rakyat," tegas Fahri. (ast/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler