jpnn.com, JAKARTA - Peringkat Indonesia pada Programme for International Student Assessment atau PISA 2018 merosot ke posisi 72 dari 77 negara.
Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Mendikbud Nadiem Makarim. Bos GoJek itu harus belajar dari berbagai kegagalan ini.
BACA JUGA: Anggaran Triliunan, Mutu Pendidikan Indonesia Masih Jeblok
"Jika ingin mengubah Indonesia dalam waktu cepat, Mendikbud Nadiem mau tidak mau harus membuat revolusi dalam bidang pendidikan. Seperti usulan IGI, di Singapura bahasa inggris diberikan pada level SD dan bahasa Inggris digunakan untuk mendapatkan ilmu lain pada level SMP dan SMA. Usulan itu dan sembilan usulan IGI lainnya harus betul-betul dikaji Mas Nadiem Makarim," kata Ramli dalan pesan elektroniknya, Selasa (3/12).
Nadiem, lanjutnya, harus mampu memainkan politik anggaran pendidikan dengan memprioritaskan anggaran pada ketersediaan guru Indonesia. Guru Indonesia hanya berjumlah 2.769.203 berdasarkan dapodik (data pokok pendidikan).
BACA JUGA: Ketum IGI: UN jadi Ladang Bisnis, Nadiem Makarim Berani Menghapusnya?
Artinya jika guru Indonesia diberikan upah rata-rata Rp 5 juta per bulan maka setiap bulan hanya membutuhkan Rp 13.846.015.000.000 atau hanya Rp 166.152.180.000.000 per tahun atau hanya 7,48 persen dari APBN.
"Mengapa pendapatan guru harus memadai? Karena tidak mungkin membandingkan tanggung jawab guru Indonesia yang hanya diberi upah Rp.100.000 per bulan dengan negara lain di dunia," sergahnya.
BACA JUGA: Ketum IGI Tantang Pemerintah Pecat Seluruh Guru Honorer
"Bagaimana mungkin bangsa ini menggantungkan masa depannya pada pesawat terbang yang menggunakan minyak tanah dan dipaksa bersaing dengan pesawat yang menggunakan avtur?," sambungnya.
Ramli berpendapat, kegiatan-kegiatan tidak penting seperti ujian nasional, diklat mewah di hotel berbintang dan kegiatan seremonial lainnya harus dihentikan. Anggaran pendidikan untuk kementerian lain di luar pendidikan harus dikembalikan ke pendidikan.
"Mas Nadiem harus punya keberanian untuk itu. Jika tidak, jangan pernah berharap bangsa ini bisa maju seperti yang lainnya. Negeri ini tak boleh lagi membohongi rakyatnya seolah-olah anggaran pendidikan sudah 20 persen dari APBN dan 20 persen APBD," tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, pola pelatihan guru dan kepala sekolah yang selama ini dijalankan UPT kemdikbud mesti dievaluasi karena cenderung membuang anggaran tanpa hasil yang jelas. Faktanya, pendidikan di Indonesia tidak beranjak, minimal berdasarkan hasil dari PISA ini.
"Hasil PISA ini sesungguhnya tak jauh berbeda dari hasil AKSI yang dilakukan Kemdikbud, jadi tak perlu menyalahkan PISA, mari kembali melihat diri sendiri untuk berbenah dan melompat jika berani," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad