jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Rano Karno menilai selama ini tidak ada solusi yang komprehensif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendibudristek) untuk menangani masalah Peraturan Menteri tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terjadi setiap tahun.
Dia pun meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus berani mengevaluasi PPDB.
BACA JUGA: PPDB Sarat Manipulasi, Puan Minta Pemerintah Mengevaluasi, Ini Serius
“Semestinya dari tahun ke tahun itu harus ada evaluasi. Jangan sungkan mengubah peraturan ini, kalau memang ini enggak berjalan,” Kata Rano yang juga sebagai Anggota Komisi 10 DPR RI mitra kerja Kemdikbudristek itu.
PPDB dengan seleksi zonasi sudah tujuh tahun diterapkan.
BACA JUGA: Mbak Rerie: Masalah PPDB Harus Menjadi Perhatian Serius
Semula sistem ini dirancang dengan baik, tetapi pada implementasinya pemerintah pusat dan daerah belum siap, sehingga timbul berbagai permasalahan.
Menurutnya, apabila dikaji lebih jauh, ketidaksiapan pelaksanaan PPDB didasari beberapa hal, diataranya; ketersediaan sekolah negeri di setiap daerah belum merata, sistem zonasi dapat diterapkan apabila secara geosparsial tiap wilayah dapat terjangkau oleh sekolah negeri.
Dia mencontohkan masih ada di Kabupaten Tangerang, di salah satu kecamatan yang tidak memiliki SMA dan SMK Negeri.
Apabila mereka ingin di sekolah negeri, maka harus pindah ke kecamatan lain, dengan skema zonasi ini sudah dipastikan sulit bagi mereka untuk diterima di sekolah yang dituju.
“Bagaimana sebuah sistem mau ideal, kalau penunjangnya tidak siap. Ini kan harus ditambah dulu jumlah sekolahnya,” ujarnya.
Rano Karno menyebut masalah lain adalah kualitas pendidikan yang belum merata pada sekolah negeri. Ini yang menjadi celah untuk berlaku curang demi masuk sekolah favorit.
“Pada dasarnya, setiap orang ingin masuk ke sekolah yang terbaik. Artinya sekolah favorit itu harus ditambah,” kata Rano Karno.
Rano menambahkan Kemdikbudristek punya instrumen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dapat digunakan sebagai perbaikan kualitas pendidikan.
Dia menambahkan sekolah yang memiliki AKM rendah, akan adanya intervensi dari pusat berupa peningkatan infrastruktur dan kompetensi tenaga pendidik.
Namun, hal yang tidak kalah penting yaitu kesiapan infrastruktur jaringan internet di tiap daerah.
“Tidak usah jauh-jauh, di Banten saja, masih ada daerah yang blank spot. Bagaimana sekolah atau keluarga mau menginput data. Jangankah server, jaringan saja masih up and down,” kata dia.
Rano Karno melalui Komisi 10 DPR RI terus mendorong Nadiem Makarim untuk segera melakukan pembenahan ini secara menyeluruh, supaya tidak menjadi polemik setiap tahunnya.(mcr10/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul