jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menginginkan segera meneken kontrak sewa pemondokan untuk musim haji 2015. Namun, keinginan itu terbentur dengan seteru Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen.
Hingga saat ini belum ada rapat evaluasi haji 2014 dan rencana haji 2015 antara pemerintah dan DPR.
Urusan penyelenggaraan haji berada di bawah pengawasan Komisi VIII DPR. Dalam daftar agenda resmi yang dilansir sekretariat DPR, sejatinya kemarin ada pertemuan rapat kerja (raker) antara Menag Lukman Hakim Saifuddin dengan Komisi VIII DPR. Tetapi mendadak agenda raker itu dibatalkan.
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, salah satu penyebab pembatalan rapat dengan Menag Lukman adalah penandatanganan nota kesepakatan antara KIH dan KMP. "Jajaran Kemenag juga sudah bersurat supaya pertemuan ditunda dulu," katanya kemarin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, masyarakat tidak perlu resah terkait agenda evaluasi haji 2014 dan pembahasan program haji tahun depan yang belum terlaksana sampai saat ini.
BACA JUGA: Respon Ancaman Apindo, Menaker Kirim Tim Mediasi
"Karena aturannya laporan dari Kemenag paling lama tiga bulan. Sekarang kan masih dua minggu dari akhir masa penyelenggaraan haji 2014," urai dia.
Saleh menuturkan pada prinsipnya DPR akan mendukung program pembenahan pelaksanaan haji tahun depan. Di antaranya adalah urusan sewa pemondokan. Dia berharap pemerintah bisa segera meneken kontrak sewa pemondokan.
Dengan mempercepat sewa pemondokan itu, pemerintah bisa menghindari kelangkaan unit pemondokan dan mengantisipasi kenaikan harga sewa. Dia memprediksi tarif sewa pemondokan di Saudi bakal naik setiap tahunnya.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Mochammad Jasin mengatakan, sewa pemondokan haji 2015 diharapkan bisa dijalankan tahun ini. "Syaratnya harus ada pembahasan dengan DPR. Sampai sekarang belum ada pertemuan dengan DPR," ujarnya. Dia berharap rapat pembahasan haji antara pemerintah dengan DPR bisa segera dijalankan.
Terkait dengan harga pemondokan, Jasin optimistis tidak akan terjadi kenaikan yang signifikan. Sebab di Saudi jarang sekali terjadi inflasi. Namun, yang perlu diantisipasi adalah, potensi kelangkaan unit pemondokan. Pasalnya semua negara pengirim jamaah haji, mulai mempercepat perburuan sewa pemondokan.
Tahun ini pemerintah berhasil menekan tarif sewa pemondokan. Tarif pemondokan di Makkah 4.498 riyal/jamaah (harga pasaran 4.995 riyal/jamaah), di Madinah 500 riyal/jamaah (harga pasaran 675 riyal/jamaah), dan di Jeddah 80 riyal (harga pasaran 100 riyal). (wan/end)
BACA JUGA: Menpan Yuddy Tolak Keras Ide Ridwan Kamil
BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Rp 6,4 Triliun Untuk Kompensasi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Kata SBY soal Kenaikan BBM
Redaktur : Tim Redaksi