jpnn.com - JAKARTA - DPR memutuskan untuk tidak mengesahkan 65 Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diajukan ke parlemen. Demikian keputusan Panja RUU DOB yang disampaikan di Sidang Paripurna DPR RI, Senin (29/9).
Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mengungkapkan, sebenarnya ada 21 DOB yang dinilai pemerintah layak dimekarkan. Tapi Panja dan pemerintah memutuskan menunda pengesahan dengan berbagai pertimbangan.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Fraksi tak Salah Tafsir Arahan SBY
"Ada 21 yang menurut pemerintah layak, tapi tidak dicapai kesepakatan," kata Hakam Naja di Gedung DPR, sebelum Paripurna DOB, Senin (29/9).
Hakam menjelaskan, penundaan pembahasan dilakukan agar tidak timbul rasa cemburu di antara daerah-daerah yang mengusulkan DOB.
BACA JUGA: Datang ke Kejagung, Denny Bantah Diperiksa dalam Kasus Gratifikasi
Karena tidak ada yang disepakati, maka sesuai penjelasan Badan Legislasi DPR, RUU DOB termasuk komulatif terbuka. Dengan begitu bisa dicarry over ke periode DPR 2014-2019. (Fat/jpnn)
BACA JUGA: Pasar Respon Positif Menteri ESDM Anti Mafia
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tampung Keluhan SBY, Kemkumham Cari Payung Hukum
Redaktur : Tim Redaksi