jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir membantah rapat pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dua hari lalu, diwarnai kongkalikong atau deal-deal yang disepakati.
"Kan sudah kita buka pada sesi akhir yang menjelaskan proses pengambilan keputusannya tidak ada deal apapun," kata Hafisz kepada wartawan di gedung DPR, Kamis (12/2).
BACA JUGA: Pakar Hukum: Pelantikan BG Demi Kepastian Hukum
Dia menjelaskan semua pembahasan BUMN di Komisi VI DPR dilakukan secara terbuka. Namun khusus sesi pendalaman pada Selasa (10/2) lalu, yang berlangsung hingga dinihari, memang dilakukan tertutup karena ada unsur kerahasiaan negara yang harus dijaga.
"Ada unsur kerahasiaan yang dilindungi undang-undang, yaitu ada beberapa BUMN yang sudah IPO (initial public offering-perusahaan publik). Sehingga kalau persepsi negatif muncul maka bisa-bisa BUMN tersebut akan turun harga sahamnya. Hanya masalah itu saja," jelas Hafisz.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Dorong Seluruh Instansi Cepat Terapkan PTSP
Nah, begitu pendalaman selesai, rapat kembali terbuka sampai penyampaian kesimpulan diumumkannya 27 BUMN penerima PMN, dengan nilai total mencapai Rp 37 triliun lebih.
"Setelah itu selesai maka rapat dibuka umum kembali. Bahkan, kesimpulan rapat pun kita ajak media masuk. Permintaan tertutup datangnya dari pemerintah karena mereka ingin mejaga kerahasiaan BUMN yang sudah IPO," tandas adik Hatta Rajasa ini. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Pengusaha Jasa Internet Kawal PK Kasus IM2
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan KPK Tidak Minta Keterangan BG
Redaktur : Tim Redaksi