jpnn.com, PONTIANAK - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Bupati se-Kalbar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, TNI, Polri, Kementerian Pertanian, sampai operator helikopter, dan instansi terkait lainnya di Pontianak, Senin (23/7).
Rapat itu dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
BACA JUGA: KLHK Gagalkan Jual Beli Kulit Harimau di Jambi
Menurut Menteri Siti, pengendalian karhutla pada 2018 dan 2019 dihadapkan pada beberapa tantangan.
Yaitu prediksi kemarau yang lebih panjang dari tahun sebelumnya dan bahan bakaran di lapangan terutama di lahan gambut yang menumpuk, dan lokasi kebakaran pada umumnya di daerah remote, dan sumber air yang sangat terbatas dan jauh.
BACA JUGA: Api Biru Kawah Ijen, Simbol Semangat di Asian Games 2018
Termasuk masih adanya praktek penyiapan lahan dengan membakar di masyarakat.
Untuk itu, tegas Menteri Siti, dalam penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat peru ada fokus pengendalian pada daerah gambut dan area yang tinggi kejadian karhutla.
BACA JUGA: Pertahankan Keseimbangan Sumber Daya Alam
Serta meningkatkan kegiatan patroli, dan upaya pemadaman dini, dan sosialisasi serta kampanye pencegahan karhutla kepada masyarakat desa terutama di kabupaten yang jumlah hotspot dan kejadian karhutla tinggi
"Pelibatan masyarakat sangat penting, karena modal sosial di Indonesia menjadi keunggulan dalam penanganan karhutla," kata Menteri Siti.
Menteri Siti mengatakan, secara umum penanganan karhutla di Kalbar dalam beberapa tahun terakhir dinilai berhasil.
Hal ini ditandai dengan menurunnya luas area yang terbakar dan penurunan hotspot.
Berdasarkan data pada tahun 2014 di Kalbar terdapat sekitar 3.500 ha lahan yang terbakar, selanjutnya menurun menjadi 3.100 ha pada 2015, 1.859 ha tahun 2016, 791 ha pada tahun 2017 dan pada sampai bulan Juli 2018 sekitar 517 ha.
Dari sisi jumlah hotspot juga terjadi penurunan signifikan, dari 5.277 hotspot tahun 2014 turun menjadi 2.724 titik tahun 2015, 1.022 tahun 2016, dan 640 titik pada tahun 2017 dan sampai bulan Juli 2018 terpantau titik api sekitar 247.
"Sebagaimana arahan Presiden Jokowi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan bahwa perlu optimalisasi dan sinergitas upaya penanganan bencana dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Badan serta para pihak dalam satuan tugas di tingkat provinsi," imbuh Menteri Siti dalam arahannya.
Sementara itu, mewakili gubernur, Sekretaris Daerah Kalbar Zeet Hamdy Assovie, mengatakan bahwa jumlah desa berpotensi tinggi terhadap karhutla sekitar 182 desa, terdapat di Kabupaten Ketapang, Sintang, Kubu Raya, Singkawang, dan Sekadau.
Menurut Zeet Hamdy, respons cepat dalam penangan bencana; koordinasi semua unsur; pengelolaan aliran informasi yang akurat; dan optimalisasi tenaga dan aparat setempat yang berwenang, adalah kunci dalam penanganan bencana. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Smart Dropbox, Tukar Sampah Plastik Dapat Uang
Redaktur & Reporter : Natalia