jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) merancang APBN 2019 senilai Rp 2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari produk domestik bruto Indonesia.
Demikian diungkapkan Presiden Jokowi dalam pidatonya penyampaian RUU APBN 2019 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya pada rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).
BACA JUGA: Perlu Mitigasi Risiko untuk Menghadapi Tantangan pada 2019
"Jumlah tersebut sepuluh persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018 atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara di tahun 2014, sebesar Rp 1.777,2 triliun," kata Presiden Jokowi.
Dia menuturkan, kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil.
BACA JUGA: Bamsoet Harapkan Bansos Andalan Jokowi Bisa Tepat Sasaran
Karena itu, belanja negara tahun depan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.
"Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin," kata suami Iriana.
BACA JUGA: Simak Arahan Jokowi untuk RAPBN di Tahun Politik 2019
Pada tahun 2018, secara keseluruhan pemerintah akan menyalurkan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 92,4 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Tahun 2019, PKH diperkuat melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima. Jumlah penerima bantuan JKN juga ditingkatkan menjadi 96,8 juta jiwa.
Sementara itu, program Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat. Tahun depan sasarannya ditingkatkan bertahap menuju 15,6 juta keluarga untuk menggantikan program beras sejahtera.
Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil, serta melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada tahun 2019.
Pembangunan infrastruktur masih tetap dilanjutkan pemerintah pada tahun depan dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 420,5 triliun. Sedangkan transfer daerah dan dana desa dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 832,3 triliun.
"Jumlah tersebut sudah meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya di tahun 2014 sebesar Rp 573,7 triliun," sebut Jokowi.
Pendapatan negara dan hibah pada 2019 diperkirakan sebesar Rp 2.142,5 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 361,1 triliun, dan hibah sebesar Rp 0,4 triliun.
Mantan wali kota Surakarta itu menambahkan, kebijakan fiskal ekspansif secara proporsional dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan. Hal ini ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59 persen terhadap PDB pada 2015 menjadi sekitar 2,12 persen (2018).
"Dan pada tahun 2019 akan diturunkan menjadi 1,84 persen. Arah kebijakan APBN yang terkendali membuktikan bahwa Pemerintah selalu mengelola fiskal dengan hati-hati dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan merata," katanya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LPSK Mengajukan Tambahan Anggaran Rp 52 Miliar
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam