jpnn.com - JAKARTA- Rentetan demo sejumlah eleman massa di Serang Banten yang menuntut Ratu Atut mundur dari jabatannya ditanggapi serius kalangan LSM.
BACA JUGA: Isi Petikan dan Amar Putusan Berbeda
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, Ratu Atut tak mungkin mudur dengan sukarela. Yang bisa dilakukan hanya dengan cara dimakzulkan.
BACA JUGA: Pengasingan Sosial untuk Koruptor
“Kalau disuruh mundur tidak mungkin. Paling dimakzulkan. Dan hal itu bisa jika terjadi gerakan massa yang membesar dan melibatkan banyak komponen masyarakat di Banten,” kata Ray Rangkuti, kepada INDOPOS, di Jakarta, kemarin (30/10).
Ray berpendapat hal itu terkait adanya demonstrasi ratusan mahasiswa di Serang, Banteng, yang menuntut agar Ratu Atut dimakzulkan. “Kalau demo mahasiswa itu membesar, dan diiukuti oleh elemen yang lain, sehingga membuat Banten lumpuh dan berujung padapemakzulan Atut,” ucapnya.
Ray menyatakan pemakzulan juga bisa dihindari, jika Ratu Atut bisa muncul ke publik, dan berani menghadapi kasus dugaan suap tersebut.
“Jika cara Atut menghadapi kasus ini dengan banyak menghilang maka dengan sendirinya banyak yang menghujatnya dan ketidakpercayaan masyarakat dengan sendirinya juga akan meningkat. Terbukti, sekarang ini terlihat gejala ketidakpercayaan makin meluas,” ungkapnya.
Terlebih lagi, katanya, KPK tampaknya terus mengembangkan isu suap ke kasus-kasus lain yang diduga melibatkan Atut secara langsung. Salah satunya soal penggunaan dana hibah dalam pilkada saat dirinya berpasangan dengan Rano Karno.
“Artinya, kasus yang dibidik KPK tidak hanya soal hubungan Atut dengan kasus adiknya Wawan, tapi juga yang melibatkan Atutnya sendiri terhadap sejumlah proyek di Pemprov Banten,” tegasnya.
Lebih lanjut, seringnya Atut absen dalam kegiatan-kegiatan kedaerahan perlahan akan menuju puncak ketidakpuasaan masyarakat.
BACA JUGA: Kinerja Menkum HAM Dianggap Baik Jika Lapas Tak Jadi Sarang Narkoba
“Di sini, Atut seperti kena masalah dari bawah dan atas. Dari atas KPK yang terus mengembangkan kasus Wawan, dari bawah ketidakhadirannya dalam acara pemerintahan daerah akan dapat memicu ketidakpuasaan yang luas di Banten,” pungkasnya menambahkan.
Sebelumnya, Senin (28/10), ratusan mahasiswa dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa menuntut pemakzulan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di depan kantor DPRD Banten. Demo diwarnai dengan kericuhan hingga sebuah mobil dinas diinjak-injak. Mereka yang berunjuk rasa berasal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, IAIN SMA Serang, Unsera, organisasi KAMMI, GMNI, UKM S30 UMP, dan Hamas. (dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPR Hanya Pion Penguasa Parpol
Redaktur : Tim Redaksi