Ratu Diduga Ikut Kudeta Thaksin

Kamis, 16 Desember 2010 – 22:30 WIB
LONDON - Dugaan campur tangan Ratu Sirikit dalam kudeta militer 2006 yang menyingkirkan Thaksin Shinawatra dari kursi perdana menteri (PM) Thailand kembali munculKemarin (15/12), media Inggris The Guardian menuliskan kembali tudingan serius tersebut

BACA JUGA: Terempas Ombak, 27 Tewas

Ini setelah WikiLeaks membocorkan dugaan sama dalam situsnya.

Politikus yang menuding permaisuri Raja Bhumibol Adulyadej mengotaki kudeta tersebut adalah Samak Sundaravej
Dia pernah tujuh bulan menjabat sebagai PM pada 2008 lalu

BACA JUGA: Kekebalan Hukum Anggota Dewan Dicabut

"Samak Sundaravej mengklaim Ratu Sirikit sebagai dalang di balik kudeta militer 2006," terang WikiLeaks berdasar memo diplomatik yang diperoleh dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Kota Bangkok.

Memo rahasia bertanggal Oktober 2008, pernah mencuat paca lengsernya Thaksin
Tapi, ketika itu, Kerajaan Thailand mati-matian membela ratu

BACA JUGA: PM Diduga Terlibat Bisnis Organ Tubuh

Mereka menegaskan bahwa agenda pemerintah dan kerajaan terpisah"Samak menyebut dirinya sebagai loyalis rajaTapi, menurut dia, ratu punya kepentingan politik yang tidak sama dengan raja," lanjut Agence France-Presse mengutip memo tersebut.

Sejak kudeta 2006 lalu, Thailand memang terjerumus ke dalam konflik politik berkepanjanganUnjuk rasa berskala besar oleh Massa Kaus Merah dan Massa Kaus Kuning silih bergantiTidak jarang, aksi protes itu berubah menjadi anarkistisPada April dan Mei lalu, misalnyaSedikitnya 90 orang tewas dalam aksi demonstrasi yang dimotori Massa Kaus Merah tersebut.

Kendati politik dalam negeri karut-marut, pemerintah tetap menganggap segala macam pembicaraan tentang kerajaan sebagai hal tabuApalagi sampai menghina atau menuduh raja atau ratuMereka yang melanggar aturan tersebut, bisa ditangkapSi pelanggar juga akan disidang dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahunKarena itu, atas laporan WikiLeaks pun, Kementerian Luar Negeri memilih diam.

Kemarin, Jubir Kemenlu Thailand Thani Thongphakdi mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengomentari laporan tersebutSelain itu, dia juga mengaku kesulitan membuktikan kebenaran memo rahasia yang konon diperoleh dari Kedubes AS tersebut"Yang jelas, kerajaan Thailand punya wewenang yang jauh lebih tinggi di atas para politikus dan konflik politik yang sedang terjadi," tandasnya(hep/dos/ito/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Changi Capai 40 Juta Penumpang


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler