jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus merespons kasus pengunduran diri ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lulus tahap akhir.
Dia menegaskan kasus pengunduran diri CPNS ini harus menjadi perhatian pemerintah.
BACA JUGA: BKN: Nama-Nama Pengganti CPNS 2021 yang Mengundurkan Diri Diumumkan Terbuka oleh PPK
Menurutnya, pengunduran diri ratusan CPNS karena merasa tidak sesuai dengan besaran gaji hingga lokasi penempatan yang jauh itu mengakibatkan kerugian bagi pemerintah.
"Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit dalam seleksi sampai tahap akhir. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan per orang, biaya tes SKB, SKD, bahkan beberapa instansi mengeluarkan biaya untuk tes spesifik sendiri," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/5).
BACA JUGA: Ratusan CPNS 2021 Mengundurkan Diri, Instansi Bisa Mengajukan untuk Diisi PPPK
Dia menambahkan formasi yang sudah disiapkan bagi CPNS yang mundur itu tentu akan kosong dan baru bisa diisi apabila ada usulan kembali dari instansi yang bersangkutan terkait dengan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) dalam bentuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK maupun CPNS.
Oleh karena itu, Guspardi mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi terkait dengan seleksi penerimaan CPNS sebagai bagian reformasi birokrasi.
BACA JUGA: Ribuan CPNS dan PPPK Terima SK, Gubernur Herman Sampaikan Pesan Penting
Menurutnya, transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu dijelaskan dengan transparan kepada anggota masyarakat yang akan jadi CPNS.
Guspardi mengatakan langkah itu perlu ditempuh agar CPNS dapat mempertimbangkan segala sesuatu dan mengetahui hak serta kewajiban, termasuk juga jumlah gaji yang akan diterima, sebelum mengikuti seleksi. Menurutnya, hal ini sangat penting supaya tidak terulang lagi CPNS yang mundur setelah diterima sebagai abdi negara.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 105 CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan 2021. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai instansi dengan jumlah yang mengundurkan diri paling banyak, yakni 11 orang.
Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan terhadap instansi yang terdapat CPNS mengundurkan diri tersebut, dapat mengajukan kembali formasi kosong itu pada penerimaan CPNS 2022.
"Instansi harus mengajukan lagi untuk penerimaan CPNS berikutnya atau diajukan untuk diisi oleh formasi PPPK," kata Satya ketika dihubungi ANTARA, Kamis.
Berdasarkan data dari BKN, instansi pemerintah pusat selain Kemenhub yang terdapat CPNS mengundurkan diri ialah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (satu orang), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (satu), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dua), Kementerian Kesehatan (dua), Badan Intelijen Negara (satu), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (satu). (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi