jpnn.com, JAKARTA - Ratusan guru lulus passing grade dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021 di Kabupaten Garut tidak jelas nasibnya.
Menurut anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut Dedi Kurniawan, setelah terjadi perjuangan yang sangat alot, yaitu meyakinkan pemerintah daerah bahwa anggaran PPPK itu dibiayai dari APBN melalui DAU, akhirnya ada perubahan kebijakan.
BACA JUGA: Kabar Gembira dari Kemenag untuk Guru Pendidikan Agama Islam
Pemkab Garut mengusulkan formasi 3.330 ke pemerintah pusat, yaitu untuk para guru honorer yang lulus PG 2021
Usulan formasi tersebut kata Dedi Kurniawan, direspons oleh pemerintah pusat. Namun, bukan berarti permasalahan guru honorer yang lulus PG tuntas permasalahannya.
BACA JUGA: Guru Honorer Tidak Lulus PG Ajukan 4 Tuntutan, Jangan Ada Lagi PerbedaanÂ
Menurut dia, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dicarikan solusinya secara tepat dan bijak.
Dedi mengungkapkan di antara 3.330 honorer yang lulus PG terdapat satu orang sudah memasuki masa pensiun.
BACA JUGA: PPPK 2022, 193.954 Guru Lulus Passing Grade 2021 Diproritaskan, Pemda Diminta Melakukan Ini
Dua orang lulus di luar Kabupaten Garut, sehingga jumlah guru honorer yang harus diangkat dikabupaten Garut berjumlah 3.327.
Dari jumlah tersebut, ujarnya, ada 183 orang guru yang tidak jelas nasibnya, yaitu 95 guru pendidikan agama Islam (PAI) akan dipetakan di luar kota dan 88 guru bahasa Inggris harus menunggu antrean guru bahasa inggris yang pensiun.
"Mereka disebar keluar daerah sekalipun tidak mendapatkan formasi," terangnya kepada JPNN.com, Sabtu (23/7).
Mengenai permasalahan 183 guru ini, Dedi meminta pemerintah pusat bertanggungj awab terhadap kata-katanya.
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim maupun Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril selalu mengatakan peserta yang lulus PG akan disiapkan formasinya dan akan mengajar di tempat dia mengajar.
"Saya kira pernyataan ini yang harus dikejar semua oleh guru honorer seluruh Indonesia," ujarnya.
Dia menilai rekrutmen PPPK masih jauh dari yang ditargetkan, yaitu satu juta guru aparatur sipil negara (ASN). Artinya, sangat besar peluang untuk penempatan mereka di sekolah tempat mereka mengajar.
Dedi mencontohkan, Kabupaten Garut dari 8.804 yang ditargetkan baru sekitaran 4 ribu guru PPPK. Jumlah tersebut sudah termasuk yang akan diangkat tahun 2022, yaitu sebanyak 3.327 guru honorer. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad