Ratusan Nakes Wafat, Dokter Jihan Keluarkan Catatan Khusus, Singgung Kesejahteraan Honorer 

Rabu, 27 Januari 2021 – 11:38 WIB
Ilustrasi Covid-19. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daearh (DPD) dr.Jihan Nurlela memberikan perhatian serius terhadap angka kematian tenaga kesehatan (nakes) termasuk dokter di Indonesia selama masa pandemi Covid-19. 

Kematian tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia termasuk tinggi dibanding negara lain.  Hingga Januari 2021, tercatat sudah lebih dari 600 nakes termasuk dokter wafat. 

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Duh, Masalah Rizieq Bertambah, Adik Sultan HB X Buka Suara, Foto Ambroncius dan Jokowi

“Sebanyak 600 tenaga kesehatan termasuk dokter meninggal,"  kata Jihan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/1).

Jihan pun menyikapi persoalan ini dengan memberikan catatan khusus kepada pemerintah. 

BACA JUGA: Dokter Jamhari Farzal Meninggal Dunia, Sehari Sebelumnya Divaksin Covid-19

"Pertama, hal ini tentu berkaitan dengan infeksi nosokomial (infeksi yang terjadi di rumah sakit)," ungkapnya. 

Menurut Jihan, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk dalam mengatur atau mengawasi jam kerja dokter dan nakes lainnya.  Jihan menyarankan pemerintah memberikan perhatian yang lebih seperti fasilitas-fasilitas yang bisa meningkatkan imun.

BACA JUGA: Letjen Doni Terbitkan 2 SE Satgas Covid-19 Sekaligus, Ada Satu soal Penggunaan GeNose

Dia menegaskan yang penting jangan sampai ada nakes yang kesusahan mendapatkan fasilitas kesehatan. 

"Kalau perlu buatkan badan perlindungan tenakes," ungkapnya.

Kedua, Jihan menyatakan supaya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merekomendasikan kepada kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan memberikan insentif terhadap tenaga-tenaga pendukung fasilitas kesehatan. 

"Seperti sopir ambulans, cleaning service rumah sakit, dan lainnya,” katanya. 

Senator berlatar belakang dokter itu mengakui kesejahteraan tenaga kesehatan, dan pendukungnya perlu diperhatikan.

Ketiga, Jihan mendesak Kementerian Kesehatan agar memperhatikan tenaga kerja sukarela (TKS) kesehatan atau honorer baik itu bidan, perawat, atau lainnya. 

Sebab, Jihan menilai kesejahteraan mereka masih jauh dari layak dibanding dengan beban kerja yang berat. 

"Paling tidak berikan insentif dari pusat seperti yang dilakukan Kemendikbud kepada guru honorer,” ujarnya. 

Lebih lanjut Jihan mengatakan catatan ini juga disampaikan melalui rekomendasi Komite III DPD, yang salah satunya membidangi kesehatan kepada pemerintah. 

“Secara umum rekomendasi Komite III DPD juga mendesak percepatan vaksinasi kepada masyarakat agar lekas tercapai herd imunity dan program vaksinasi berjalan dengan efektif,” pungkas Jihan. (boy/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler