jpnn.com - MAKASSAR - Lebih dari setengah pemerintah daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 belum menjalankan kewajiban menyalurkan dana hibah pengamanan baik untuk TNI maupun Polri.
Menurut Mendagri Tito Karnavian jumlah daerah yang belum merealisasikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pengamanan pilkada untuk TNI bahkan mencapai 370 daerah dari 545 daerah yang akan menggelar pilkada.
BACA JUGA: Manfaatkan DBHCHT, Bea Cukai Gelar Rapat Koordinasi dengan Satpol PP
"Saya sedikit prihatin karena dari pemda yang sudah melaksanakan NPHD secara nasional itu baru 175 pemda. Yang belum membuat naskah perjanjian hibah, agreement atau MoU itu cukup rendah, 370 pemda," ujar Tito pada Rapat Koordinasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6).
Dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Mendagri menyebutkan ada dua macam kendala.
BACA JUGA: Ogah Usung Sohibul, PKB Ingin Anies Didampingi Prasetyo atau Kaesang
Kemungkinan dari TNI belum mengajukan NPHD pengamanan atau sudah mengajukan tetapi belum disetujui oleh kepala daerah.
Di institusi Polri untuk NPHD pengamanan secara nasional juga sama.
BACA JUGA: Lalu Aria Dharma Unggul Dalam Survei Sebagai Calon Wali Kota Mataram
Dia menyebutkan baru 194 pemda yang sudah, sisanya 351 pemda belum merealisasikan NPHD pengamanan pilkada.
Berdasarkan data alokasi anggaran untuk NPHD pengamanan pada institusi TNI secara nasional sebesar Rp 456,61 miliar.
Realisasinya baru Rp 176,29 miliar dan belum disalurkan Rp 280,3 miliar.
Jumlah pemda yang sudah merealisasikan 74 pemda dan belum merealisasikan tercatat 471 pemda.
NPHD pengamanan pilkada untuk TNI wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, kata dia, sudah NPHD sebanyak 55 pemda dan belum NPHD sebanyak 116 pemda.
Alokasi anggaran pengamanan Rp 164,62 miliar. Adapun realisasi NPHD sebesar Rp 43,65 miliar, belum disalurkan Rp 120,97 miliar. Jumlah realisasi 19 pemda dan belum 151 pemda.
Sementara itu untuk alokasi anggaran NPHD pada institusi Polri secara nasional sebesar Rp 1,412 triliun.
Realisasi NPHD Rp 526,8 miliar, belum disalurkan Rp 885,9 miliar.
Realisasi baru 87 pemda dan belum realisasi 458 pemda.
NPHD pengamanan pilkada untuk Polri di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku tercatat 48 pemda dan yang belum NPHD sebanyak 118 pemda.
Alokasi anggaran NPHD total Rp 467 miliar. Sudah realisasi Rp 110,5 miliar dan belum Rp 357,2 miliar.
Pemda yang telah merealisasikan 18 pemda dan yang belum sebanyak 153 pemda.
"Kadang-kadang berpikir pengamanan hanya pada pengamanan peristiwa, pada saat pencoblosan, itu tidak. Saya pernah menjadi kapolda, pernah jadi kapolres. Pengamanan itu kami masukkan juga untuk penggalangan intelijen untuk menciptakan kondisi aman, tidak pada pelaksanaan hari-H saja," kata mantan Kapolri ini.
Dikatakan bahwa makin cepat uang ditransfer ke aparat keamanan, maka sudah ada langkah-langkah untuk pengodisian pilkada yang aman.
Meski demikian dapat pula menggunakan dana reguler bila pencairan NPHD-nya terkendala untuk sementara.
"Akan tetapi, ini ada event khusus yang penting, dan undang-undang menyatakan dibiayai oleh APBD. Kenapa tidak ada sumber yang lain bisa dimanfaatkan?" kata mantan Kapolda Metro Jaya DKI Jakarta ini.
Mantan Kepala BNPT ini juga mendorong pimpinan pejabat TNI/Polri di daerah agar berkoordinasi dengan pemda setempat dengan mengajukan proposal NPHD pengamanan agar kepala daerah bisa segera melakukan evaluasi, diskusi, hingga ketemu angkanya, lalu ditandatangani segera.
"Ini jangan sampai berlarut-larut sampai uangnya dipakai untuk lain-lain untuk pendidikan, kesehatan, karena kita tidak tahu," kata mantan Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri itu. (Antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Jember 2024: Begini Kata Gus Fawait setelah Mendapat Rekomendasi PKB
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang