jpnn.com, PONOROGO - Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tidak mendapatkan tunjangan penambahan penghasilan.
Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ponorogo Andy Susetyo.
BACA JUGA: Selawat Menggema di Aksi 9 Januari, Guru Lulus PG Tanpa Formasi PPPK Menitikkan Air Mata
Dia pun mengungkapkan penyebab ratusan PPPK di daerahnya tidak menerima TPP dari pemerintah daerah setempat.
"Anggaran daerah tidak mampu," ungkap Andy Susetyo, Senin (9/1).
BACA JUGA: Banyak Usulan Dinas Pendidikan Ditolak BKD, Guru PPPK Kalang KabutÂ
Total ada sebanyak 161 PPPK yang sampai saat ini belum menerima TPP.
Mereka hampir semuanya dari kelompok tenaga teknis lainnya.
"Perinciannya 77 orang pada kurun 2020, tiga orang pada kurun 2021 dan 81 orang yang bakal diangkat PPPK pada tahun ini," bebernya.
Andy mengatakan jika mengacu pada Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan serta Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan, para PPPK tersebut seharusnya mendapatkan TPP selayaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Berdasarkan Perpres dan Peraturan Kemendagri, hak sama dengan PNS besarannya seusai dengan kelas dan jabatan," tegas Andy.
Untuk tenaga guru serta tenaga kesehatan, Andy mengklaim masih mendapatkan TPP yang berasal dari sertifikasi bagi guru dan jasa pelayanan (jaspel) untuk tenaga kesehatan.
"Guru sudah ada sertifikasi, PPPK nakes ada jaspel puskesmas atau rumah sakit itu BLUD (badan layanan umum daerah) ada jasa pelayanan," ujarnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Ponorogo Eko Priyono Utomo menambahkan pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat setelah mendapatkan keluhan dari sejumlah tenaga PPPK terkait TPP yang tidak ada.
Padal di kabupaten lain, para PPPK mendapatkan TPP.
"Ada rapat-rapat lanjutan terkait aspirasi teman-teman PPPK," kata Eko. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi