jpnn.com - MAKASSAR - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI mengembalikan 114 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2022 untuk bertugas di daerah asal, tepatnya di BKKBN Sulawesi Selatan.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Shodiqin menjelaskan, mutasi PPPK ke daerah asal itu merupakan tindak lanjut dari nota dinas yang diterbitkan oleh BKKBN RI.
BACA JUGA: Info Penting PP Manajemen ASN, Honorer Harus Tahu Substansi yang Sudah Kelar
Mutasi ini patut disyukuri karena ratusan PPPK bisa kembali ke daerah asal, mengingat sebelumnya banyak yang ditempatkan jauh dari provinsi asal.
"Selamat kepada seluruh PPPK penyuluh KB yang pada hari ini telah dikembalikan ke daerah asal, yaitu Sulawesi Selatan," kata Shodiqin saat menerima dan menyambut langsung 144 PPPK, di Makassar, Senin (12/2).
BACA JUGA: Honorer Lulusan SMP Bisa Ikut Seleksi PPPK 2024, tetapi Ada Syarat Khusus
Sebanyak 144 PPPK formasi 2022 ini merupakan penyuluh KB yang sebelumnya ditempatkan jauh dari kampung halaman.
Mereka tersebar di Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Utara.
BACA JUGA: Inikah Skenario Buruk Pemda Menggusur Honorer Lama demi PPPK Baru?
Shodiqin berharap dengan adanya tambahan 144 PPPK ini bisa menambah SDM penyuluh KB di lapangan, demi menyukseskan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), serta Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Selatan.
"Saya harapkan kita mampu memperlihatkan kualitas kerja yang baik di lini lapangan, dan membuktikan bahwa keberadaan PPPK Penyuluh KB yang sudah tiga tahun terakhir mendapatkan kuota MempanRB mampu memberikan kemajuan terhadap Pelaksanaan Program Bangga Kencana, khususnya di Sulsel," katanya.
Shodiqin menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan dan penyelenggaraan keluarga berencana terus mengalami perkembangan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.
Hal itu selaras dengan visi terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
"Seluruh program kita dalam mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional dikemas dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana -Bangga Kencana-," katanya.
Isu strategis BKKBN Sulawesi Selatan saat ini ialah menyukseskan percepatan penurunan stunting melalui Program Bangga Kencana.
Shodiqin juga mengharapkan 144 PPPK Penyuluh KB itu harus berkomitmen untuk mendukung pencapaian target percepatan penurunan stunting di angka 14 persen pada tahun 2024.
Penyuluh KB menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting sesuai Perban (Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting, yaitu Penyiapan data keluarga berisiko, pendampingan keluarga berisiko dan catin, surveilance, dan audit kasus stunting,
Shodiqin juga menegaskan bahwa pihaknya akan memantau secara rutin kinerja 144 PPPK tersebut selama bertugas di Sulsel.
Dijelaskan bahwa dalam manajemen kinerja ASN segala sesuatu harus terukur dan terpantau, termasuk kinerja PPPK.
"Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh ASN PPPK agar selalu belajar dan mengasah diri dalam melaksanakan tugas, serta memegang prinsip tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu