jpnn.com - JAKARTA - Calon mahasiswa harus benar-benar jeli memilih perguruan tinggi swasta (PTS). Sebab, kualitas sebagian besar PTS di tanah air ternyata memprihatinkan. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III DKI Jakarta menyebutkan, sebagian besar PTS di wilayahnya masuk kategori tidak sehat. Hal yang sama terjadi Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (Jatim).
Menurut hasil validasi per 17 Maret 2014, di Jakarta ada 330 PTS aktif dengan jumlah program studi (prodi) mencapai 1.536 unit. Sementara itu, 5 PTS tidak aktif, 21 unit prodi diusulkan ditutup, dan 52 unit prodi tidak aktif
BACA JUGA: PTN Akhirnya Akomodir Pendaftar Difabel
Koordinator Kopertis Wilayah III Ilza Mayuni mengatakan, 139 di antara 330 PTS yang aktif itu masuk katagori sehat. Sebaliknya, 191 PTS masuk kategori tidak sehat. “Jumlah itu masih sementara. Kami membuka kesempatan bagi PTS-PTS yang tidak sehat untuk klarifikasi masalahnya,” kata Ilza, Senin (17/3).
Sementara itu, di Jatim saat ini ada 324 PTS dengan 1.594 prodi aktif. Selain itu, ada 10 PTS dengan 29 prodi tidak aktif. Koordinator Kopertis VII Jatim Sugijanto mengatakan, tidak semua PTS aktif tersebut memenuhi legalitas yang diatur dalam surat edaran Ditjen Dikti Kemendikbud. Hanya separo yang memenuhi aturan itu.
BACA JUGA: 90 Persen Siswa Meminati IPA
“Yang sehat betul masih sekitar 50 persen. Sisanya belum sehat betul,” kata Sugijanto kepada Jawa Pos kemarin. Artinya, ada sekitar 162 PTS yang benar-benar legal mengacu pada surat edaran Dikti Kemendikbud No 1207E.E2/HM/2013.
PTS dinyatakan legal bila memenuhi enam syarat. Yakni, memiliki akta pendirian yayasan yang disahkan Kemenkum HAM, izin pendirian dari Kemendikbud, tidak menyelenggarakan program kelas jauh, menyelesaikan laporan PDPT (pangkalan data perguruan tinggi) sampai 2012, memiliki akreditasi dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau sudah mengajukan sebelum september 2013, dan tidak dilanda konflik internal dalam masalah kepemilikan.
BACA JUGA: Pemerintah Dituding Memusihi Perguruan Tinggi Swasta
Faktor lain yang membuat PTS tidak sehat adalah memiliki dosen yang rangkap jabatan menjadi guru. Meski hanya satu orang dosen yang merangkap, Ilza menegaskan, PTS bersangkutan tidak sehat. Untuk mengatasinya, dosen tersebut harus dicoret dari daftar dosen tetap yayasan setempat.
Sejatinya Kemendikbud akan memublikasikan data nama-nama PTS yang sehat di seluruh Indonesia. Tetapi, rencana itu menuai kecaman dari organisasi kampus swasta. Ilza mengatakan, nanti masyarakat bisa mengetahui dengan detail kampus-kampus swasta yang sehat. Publikasi itu dilakukan tidak untuk memusuhi PTS.
Tetapi, semangatnya adalah melindungi masyarakat dari PTS-PTS yang tidak bertanggung jawab. “Kami tidak ingin masyarakat dirugikan,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid mengatakan, Kopertis berkewajiban membina PTS-PTS di wilayahnya. “Kalau banyak PTS yang tidak sehat, Dikti atau Kopertis gagal melakukan pembinaan,” kata pria yang juga rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta itu.
Terkait dengan banyaknya kampus swasta yang tidak sehat, Edy menyebut kesalahan ada di pihak Dikti Kemendikbud yang mengobral izin pendirian PTS atau pengoperasian prodi. (wan/kus/c10/ca)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Untuk Kesekian Kali, Sekolah di Riau Diliburkan
Redaktur : Tim Redaksi