jpnn.com, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman merespons narasi 'Mahkamah Keluarga' yang berkembang di masyarakat setelah putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Anwar Usman yang juga diketahui paman Gibran Rakabuming Raka itu mengakui narasi itu ada benarnya.
BACA JUGA: Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim MK, Anwar Usman Paman Gibran Paling Utama
"Benar, keluarga bangsa Indonesia. Begitu," kata Anwar setelah sidang tertutup dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Gedung II MK, Jakarta, Selasa (31/10) petang.
Terkait dirinya yang tidak mengundurkan diri ketika memeriksa perkara tersebut; sehingga dikaitkan dengan konflik kepentingan, Anwar berdalih menyebut nama Tuhan.
BACA JUGA: Nasib Anwar Usman Cs Diputus MKMK Sebelum Batas Akhir Pengusulan Perubahan Pasangan Capres-Cawapres
"Yang menentukan jabatan milik Allah Yang Maha Kuasa," ucapnya.
Dia juga mempertanyakan narasi konflik kepentingan yang dilontarkan publik kepada dirinya.
BACA JUGA: Orasi Berapi-api di Paripurna DPR, Masinton Tak Sudi Sebut Nama Gibran
Anwar merasa tidak ada konflik kepentingan dirinya dengan perkara yang diputus pada Senin (16/10) tersebut.
"Siapa? Kepentingan siapa? Ini pengadilan norma, semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia," kata Anwar.
Selain itu, dia menyebut nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang merupakan keponakannya tidak disebutkan dalam pertimbangan putusan perkara tersebut.
"Oh, enggak ada di pertimbangan, coba baca," ujarnya.
Sebelumnya, Anwar Usman tiba ruangan pemeriksaan, di Lantai 4 Gedung II MK, Jakarta sekitar pukul 16.10 WIB untuk menjalani sidang tertutup.
Dia diperiksa secara tertutup oleh tiga anggota MKMK, yaitu Jimly Asshiddiqie, Wahiduddin Adams, dan Bintan R. Saragih.
Anwar mengatakan dalam pemeriksaan itu, dia dimintai keterangan terkait hal-hal yang tengah berkembang di masyarakat dan pemberitaan di media massa.
Dia pun mengaku memberikan klarifikasi atas hal itu.(antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam