jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari daeran pemilihan Sulawesi Selatan II Andi Akmal Pasluddin menolak rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak satu juta ton pada tahun 2021.
Menurut Akmal, ada beberapa keanehan pada rencana impor beras ini di antaranya stok dalam negeri yang tinggi dan alasan penambahan cadangan karena kekhawatiran kondisi terburuk.
BACA JUGA: Kebijakan Impor Beras Bikin Gaduh Para Petani
“Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (7/4).
Dia menilai alasan kebijakan impor yang dibuat bertentangan dengan kondisi dalam negeri.
BACA JUGA: INDEF dan KTNA Tolak Impor Beras, Begini Alasannya
“Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam beras tahun ini akan membaik tetapi impor kok jalan terus?" kata Andi Akmal mempertanyakan.
Politikus PKS ini mengingatkan jangan melakukan sandiwara pada persoalan impor beras ini. Tahun lalu melakukan kebijakan sunyi impor beras karena tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan.
BACA JUGA: Ternyata, Ini Lho Maksud Presiden soal Benci Produk Impor
Kemudian pada masa sekarang, kata dia, produksi pada Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu 19,99 juta ton.
“Ini berarti kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seharusnya pemerintah menahan dulu keinginan impor beras,” ujar anggota Komisi IV DPR RI ini.
Akmal menyebutkan kondisi akhir tahun lalu diperkirakan terdapat surplus 2,5 juta-8,5 juta ton beras. Seharusnya surplus ini dapat dioptimalkan sampai beberapa bulan ke depan sambil menunggu masa panen berikutnya karena saat ini areal tanam sedang meluas akibat curah hujan yang cukup merata.
“Kami Fraksi PKS sangat menolak terhadap kebijakan impor beras satu juta ton ini bila tanpa ada alasan yang meyakinkan,” tegas Akmal.
Menurut dia, penolakan tersebut bukan anti-impor, tetapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sungguh sangat keterlaluan.
“Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri," tegas Akmal.
Menurut Akmal, pemerintah perlu berkomitmen dalam memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani khususnya dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich