jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan realisasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada per Juni tahun 2021 yang sangat rendah yakni hanya 23,9 persen.
Johan menilai hal ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak serius pada kinerja pertanian keseluruhan dan harus ada terobosan agar penyerapan anggaran menjadi bagus.
BACA JUGA: AWR Kementan Bisa Pantau Perkembangan Pertanian, Komisi IV DPR Beri Pujian
“Sebab, realitasnya petani sangat membutuhkan dukungan anggaran dari APBN,” kata Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/6).
Juru Bicara Fraksi PKS ini menegaskan Kementan harus melakukan tindakan dalam membagi termin realisasi anggaran minimal perbandingan 35:65 antara semester 1 dan 2 sehingga terjadi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
BACA JUGA: Kementan Tolak Usulan Revisi PP 109
“Saya minta Kementan tidak boleh santai di awal tahun dan sibuk di akhir tahun, menggenjot anggaran di akhir tahun punya risiko tergesa-gesa dan tidak tepat sasaran,” ujar Johan.
Untuk itu, politikus PKS ini meminta Kementan fokus pada Agenda Intensifikasi Tanaman Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan berkomitmen menghentikan impor pangan pokok pada tahun 2022 demi kemandirian pangan nasional.
Menurut dia, Kementan bertanggung jawab dalam hal ketersediaan pangan, jangan sampai ketahanan pangan kita semakin merosot hingga berdampak luas seperti meningkatnya prevalansi stunting yang saat ini sudah mencapai 27,67 persen, papar Johan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini mendesak Kementan harus tegas menghentikan dan mengevaluasi Program PATB (Perluasan Areal Tanam Baru) yang memiliki banyak persoalan, di antaranya pemerintah tidak dapat menunjukkan lokasi perluasan yang dimaksudkan.
“Hal ini sangat tidak efisien dan tidak ada perencanaan matang, padahal banyak pelajaran kegagalan dari program cetak sawah baru dan perluasan lahan yang tidak terencana matang,” ujar Johan.
Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini juga mempertanyakan kinerja Kementan dalam hal pengembangan pangan lokal.
Padahal, menurutnya pada akhir tahun 2020 lalu pemerintah telah berjanji akan mengembangkan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal dengan prinsip satu komoditas per provinsi, dengan fokus pada pengembangan enam pangan lokal sumber karbohidrat yaitu ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan shorgum.
Namun, saat ini kita lihat tidak ada upaya serius peningkatan produksi pangan lokal sesuai potensi wilayah dan belum ada terobosan pengembangan UMKM pangan lokal.
Selain itu, belum terlihat adanya program edukasi dan promosi pangan lokal yang masif hingga sampai hari ini belum ada perubahan signifikan pada pola konsumsi masyarakat,” ungkap Johan Rosihan.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi