jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan kembali mempertanyakan kinerja Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum maksimal.
"Apakah para menteri / pimpinan lembaga negara terkesan tidak mampu melaksanakan perintah preesiden atau memang kinerja ini sudah maksimal?" kata Syarief dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).
BACA JUGA: Syarief Hasan: Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Tidak Realistis
Apalagi, lanjut Syarief, Presiden Jokowi kembali marah kepada jajaran menterinya saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa, Rabu (18/11), secara virtual.
Menurut dia, rakornas itu tidak hanya dihadiri menteri, para pimpinan lembaga non-kementerian dan kepala daerah juga turut hadir.
BACA JUGA: Ekonomi Indonesia Anjlok, Syarief Hasan: Bukti Kebijakan Pemerintah Tidak Efektif
Syarief menilai kurang tepat bila Presiden Jokowi marah-marah terus kepada para menteri.
Menurut dia, bila ingin efektif presiden seharusnya melakukan evaluasi kinerja per bulan sejak marah-marah pertama kali.
BACA JUGA: Setelah Jokowi Marah, Covid-19 Terus Berkembang, Ekonomi Mengarah Tumbang
"Dalam keadaan pandemi Covid-19 dan ekonomi resesi, solusinya bukan marah-marah. Namun, harus bekerja dengan manajemen pemerintahan yang terstruktur dan terukur," ungkap Syarief.
Menurut Syarief, kesan lamban dan sering membuat kebijakan yang kontraproduktif juga salah satu yang membuat kinerja tidak maksimal.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai dalam kondisi ekonomi yang sulit, para menteri belum menunjukkan kinerja signifikan untuk perbaikan ekonomi.
"Terbukti, pada Kuartal II dan III ekonomi Indonesia berada di posisi minus dan berujung pada resesi ekonomi. Kondisi ini membuktikan kinerja yang belum maksimal dari pemerintah," ungkapnya.
Menurut Syarief, akibat dari jatuhnya ekonomi Indonesia, berbagai perusahaan juga melakukan pemutusan hubungan kerjea (PHK) demi bertahan di tengah pandemi Covid-19.
"Akibatnya, berdasarkan dari Kementerian Ketenagakerjaan lebih dari 3,05 juta pengangguran baru muncul di tahun 2020," ujarnya.
Syarief menilai salah satu penyebabnya adalah rendahnya serapan anggaran di kementerian dan lembaga negara.
Menurut Syarief, sudah diketahui bersama bahwa belanja negara salah satu instrumen untuk memulihkan ekonomi nasional.
"Rendahnya serapan anggaran membuktikan bahwa kementerian belum maksimal dalam memulihkan ekonomi nasional," katanya.
Syarief melanjutkan, memang berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara hingga November 2020 belum mencapai 50 persen dari total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rp 853,8 triliun.
Karena itu, Syarief mendorong kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah untuk segera melakukan belanja negara.
Menurut Syarief, pemerintah masih memiliki waktu kurang lebih satu bulan lagi. "Waktu tersebut harus dioptimalkan pemerintah dengan catatan transparansi dan akuntabiltas harus tetap dijaga untuk memulihkan ekonomi nasional," ungkapnya.
Ia juga menekankan agar kementerian yang berkaitan langsung dengan UMKM, koperasi, dan rakyat kecil, untuk bergerak cepat merealisasikan anggarannya.
Menurutnya, pemerintah harus sesegera mungkin membantu masyarakat kecil untuk bangkit kembali.
"Pemerintah juga harus memprioritaskan belanja produk UMKM dan koperasi sebagaimana janji presiden yang menganggarkan Rp 307 triliun untuk membeli produk UMKM," paparnya.
Menurut Syarief pula, data LKPP menunjukkan bahwa pengadaan belanja untuk UMKM baru mencapai 37 persen.
"Padahal, UMKM lah yang harus segera dibantu karena UMKM berkontribusi terhadap 60 persen PDB (produk domestik bruto) Indonesia," tutup Syarief. (rls/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy