jpnn.com - PONTIANAK - Realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menembus angka Rp 1,56 triliun atau 95,8 persen.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya Gunawan Putra mengatakan jumlah ini sudah menembus angka psikologis dari target, yaitu di atas 95 persen.
BACA JUGA: Ganjar Prioritaskan Alokasi APBD 2023 untuk Percepat Penurunan Kemiskinan
“Angka ini merupakan capaian realisasi anggaran dari 37 OPD di Kubu Raya," kata Gunawan di Sungai Raya, Kalbar, Jumat (13/1).
Dia bersyukur dengan pencapaian itu.
BACA JUGA: Kemendagri Minta Pemda Kebut Penyerapan APBD 2021
Sebab, realisasi anggaran dari masing-masing OPD di Kubu Raya pada 2022 mampu dipertahankan dengan capaian realisasi 37 OPD pada 2021 yang mencapai di atas 90 persen.
"Angka ini sebenarnya belum final karena masih ada realisasi bantuan operasional sekolah (BOS) dari beberapa sekolah yang belum masuk datanya, meski demikian realisasi yang ada saat ini sudah sangat baik dengan kondisi saat ini," ungkap Gunawan.
BACA JUGA: Korupsi APBDes untuk Bisnis Tambang, Eks Kades Ini Divonis 5 Tahun Penjara
Adapun peringkat lima besar OPD yang realisasi anggarannya tertinggi dalam mengelola anggaran di atas Rp 10 miliar, yakni BPKAD dengan realisasi 99,48 persen, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) 98,96 persen, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) 98,92 persen, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) 98,60 persen, dan Dinas Perhubungan 98,14 persen.
"Selain itu, ada 5 OPD lainnya yang realisasinya juga tertinggi dalam mengelola anggaran di bawah Rp 10 miliar, yakni Inspektorat Daerah terealisasi 99,80 persen, Kecamatan Teluk Pakedai 99,31 persen, Kecamatan Kuala Mandor B 99,27 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 99,24 persen dan Kecamatan Batu Ampar 98,94 persen," tuturnya.
Gunawan menambahkan, 37 OPD di Kabupaten Kubu Raya memiliki serapan anggaran yang cukup baik dengan serapan antara 90 sampai 99 persen.
Dia menilai realisasi dana juga sangat baik sejak diberlakukannya sistem cash management system (CMS) nontunai.
"Saat ini, semua transaksi yang dilakukan semua desa sudah melalui CMS dan ini sangat berdampak sekali dengan capaian realisasi anggaran dari masing-masing desa sehingga lebih transparan dan akuntabel," katanya.
Menurut Gunawan, dengan CMS nontunai, kepala desa tidak harus menunggu terlalu lama untuk mengajukan pencairan selanjutnya. "Karena dengan CMS nontunai semua desa bisa dengan cepat melaporkan hasil penggunaan anggaran dan tidak menunggu terlalu lama untuk proses pencairan selanjutnya," kata Gunawan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi