JAKARTA - Pemerintah mengevaluasi realisasi program beras untuk masyarakat miskin (raskin)Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, realisasi penyaluran raskin sejak 2005 hingga 2009 sulit mencapai 100 persen
BACA JUGA: Ruki Ingatkan DPR Soal Dana Aspirasi
Selama hampir lima tahun dilaksanakan, berbagai kendala terus menghadang upaya pemerintah menuntaskan target penyaluran.Tahun ini penyalurannya diharapkan lebih baik
BACA JUGA: BPK: Masih Ada yang Disclaimer
Selama 2005-2010 berkisar 96-99 persenMenurut dia, semangat penyaluran raskin tetap
BACA JUGA: TLS Dituding Berada Dibalik Kabar Pengemplangan Pajak
Yakni, beras bersubsidi diharapkan dapat dinikmati masyarakat berpenghasilan rendahItu implementasi kebijakan subsidi pangan untuk mengurangi beban masyarakat kelas bawah dan berpenghasilan rendahBulog, tutur dia, juga masih menanggung kerugian akibat penyaluran barang bersubsidi penugasan pemerintah (PSO) senilai Rp 1,542 triliun selama 2004-2009Kerugian itu merupakan akumulasi dari selisih kurang bayar untuk subsidi penyaluran raskin dan biaya perawatan
Sutarto mengatakan, dari jumlah kerugian itu, Rp 539,7 miliar merupakan kerugian PSO pada laporan keuangan 2004-2007 yang telah diaudit BPK"Kami harapkan dapat dibayarkan pemerintah pada 2011," tuturnya.
Sutarto menjelaskan, selisih pembayaran itu terjadi akibat adanya perbedaan antara harga pembelian beras (HPB) yang disetujui oleh pemerintah sesuai peraturan menteri keuangan dengan besaran sesuai perhitungan BulogHPB adalah harga tebus yang harus dibayarkan oleh pemerintah saat menugaskan Bulog menjadi penyalur raskin."Harga itu berlaku sejak di gudang Bulog sampai ke titik distribusi, yakni pemerintah daerah," terangnya
HPB didapat berdasar perhitungan secara nasional untuk biaya pengadaan beras dan gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), ditambah variabel biaya lainAntara lain, biaya penyimpanan dan perawatan beras, biaya distribusi antardaerah dan provinsi dari gudang Bulog, serta biaya pekerja pelaksana.
Pada 2004, dari perhitungan HPB riil Bulog sebesar Rp 3.490 per kg, yang disetujui pemerintah Rp 3.343 per kg"Selisih sebesar Rp 147 per kg itulah yang harus ditanggung Bulog untuk pengadaan dan penyaluran raskin," ujar Sutarto.
Dari total kerugian Bulog Rp 1,5 triliun, sekitar Rp 985,2 miliar merupakan selisih subsidi raskin pada 2008 dan 2009 yang belum diaudit BPKRinciannya, pada 2008 ada selisih kurang bayar subsidi sebesar Rp 17,9 miliar untuk 3,23 juta ton raskinPada 2009, kekurangan pembayaran mencapai Rp 967,2 miliar.
Selisih kurang bayar itu melonjak lantaran adanya selisih HPB Rp 290,4 per kg untuk pengadaan dan penyaluran 3,33 juta ton raskin pada tahun ituDia menjamin kerugian seperti itu tidak akan terulang lagi tahun iniPada tahun anggaran 2010, usul HPB oleh Bulog sebesar Rp 6.825 per kg sudah disetujui Badan Anggaran DPR
"Jumlah itu sudah diperhitungkan sehingga tidak kembali terjadi kurang bayar dana PSO seperti pada tahun-tahun buku sebelumnya," ujar SutartoGuna memenuhi aspek keterjangkauan masyarakat terhadap beras dan menjaga stabilitas ketersediaan beras, lanjut dia, pengadaan raskin dilakukan dari dalam negeriSelain itu, bisa mengamankan harga jual demi kesejahteraan para petani.
"Untuk keterjangkauan, pemerintah menyalurkan raskin dengan upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga miskinTetapi, masih ada kendala terkait masalah kualitas dan kuantitas," pungkasnya(zul/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Semua Calon Direksi Baru Telkom dari Internal
Redaktur : Tim Redaksi