jpnn.com, SAMARINDA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra menilai, pajak restoran di Kaltim masih jauh dari harapan.
Padahal, potensi dari bisnis kuliner ini sangat besar.
BACA JUGA: PPh Dongkrak Realisasi Penerimaan Pajak
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda mengambil sikap dengan membentuk tim optimalisasi PAD.
Bapenda juga bakal melakukan pemeriksaan restoran se-Kota Tepian.
BACA JUGA: Kemenkop Perjuangkan Keringanan Pajak UMKM
Kepala Bapenda Samarinda Hermanus Barus mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan DJP dalam rangka menyinkronkan data.
Menurut Hermanus, DJP mencoba melihat apakah pajak daerah yang dilaporkan wajib pajak sama dengan nilai yang dilaporkan kepada mereka.
BACA JUGA: Pemda Pakai Cara Lama, Pajak Restoran Tak Maksimal
Hermanus menyebut, angka omzet dilaporkan ke DJP dipotong biaya-biaya, kemudian dihitung pajak yang dibayar.
Sedangkan pihaknya menghitung semisal omzet Rp 100 ribu, langsung dibebankan sepuluh persen ke konsumen.
Dirinya setuju dengan langkah DJP bahwa untuk menjaring wajib pajak diperlukan pemeriksaan mendalam terhadap omzet dan cabang-cabang bisnis lainnya.
Menurut dia, suatu saat pihaknya bersama DJP bakal memeriksa pajak pusat, Bapenda memeriksa pajak daerah.
Hermanus mengatakan telah merancang tim optimalisasi PAD.
“Nanti kami akan memeriksa restoran se-Samarinda. Apakah angka yang dilaporkan sudah kondisi sebenarnya,” ujar mantan Kepala Inspektorat Daerah Samarinda itu.
Dia mengatakan, pajak restoran dan hotel memang besar di Samarinda.
Objek pajak restoran adalah mereka yang omzetnya Rp 60 juta setahun.
Kalau dibagi 12 bulan menjadi sekitar Rp 5 juta per bulan.
Bila dibagi 30 hari maka hanya Rp 200 ribu per hari. Itu hitungan omzet, bukan keuntungan.
“Tak ada warung beromzet Rp 200 ribu per hari. Rata-rata di atas itu. Jadi semua bisa dibidik. Hanya, kami membidik yang berizin,” imbuhnya. (hdd/lhl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Pakai Cara Lama, Pajak Restoran Tak Maksimal
Redaktur & Reporter : Ragil