KAIRO - Pemerintah Mesir berupaya meredam kemarahan demonstran yang menuntut mundurnya Presiden Hosni MubarakSetelah coba merangkul oposisi dengan menawarkan sejumlah konsesi, kali ini pemerintah negeri piramid itu mengumumkan kenaikan gaji dan pensiun pegawai sebesar 15 persen.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet lengkap pukul 14.00 waktu setempat (pukul 19.00 WIB) kemarin (7/2)
BACA JUGA: Pendiri WikiLeaks Tunggu Putusan Ekstradisi
Selain Mubarak, rapat itu diikuti seluruh menteriBACA JUGA: Iran Sidangkan Tiga Spion AS
Itu merupakan rapat kabinet lengkap pertama sejak terjadi unjuk rasa anti-Mubarak pada 25 Januari lalu.Kenaikan gaji dan pensiun diputuskan dalam rapat kabinet menyusul janji pemerintah sebelumnya untuk menyelidiki korupsi pejabat dan penipuan pemilu
Menteri Keuangan (Menkeu) Samir Radwan yang baru diangkat menyatakan bahwa 6,5 miliar pound Mesir atau setara USD 960 juta (sekitar Rp 8,64 triliun) akan dialokasikan untuk menambal kenaikan gaji dan pensiun tersebut
BACA JUGA: Kuwait Siap Ikut Revolusi
"Kenaikan itu berlaku efektif mulai April nanti bagi 6 juta pegawai," tutur dia.Pada masa lalu, pegawai sektor publik (pegawai negeri) memang menjadi pilar dukungan bagi rezim yang berkuasaTetapi, beberapa tahun belakangan harga-harga melonjak tajam di MesirIronisnya, nilai gaji pegawai justru stagnan alias tak pernah naik.
Hingga kemarin masih banyak demonstran yang berada di Lapangan TahrirMereka bertahan meski kawasan sekitar itu dibarikade dengan kawat berduriDemonstran bertekad tetap tinggal di sana sampai Mubarak turunRencananya, aksi unjuk rasa masal anti-Mubarak kembali digelar hari ini (8/2) dan Jumat mendatang (11/2).
Tentara sebetulnya telah berupaya membersihkan kawasan yang diduduki demonstran tersebut kemarin pagiSebagian besar massa memasang tenda di sanaUntuk mencegah militer bertindak lebih jauh, lusinan demonstran memutuskan tidur di sela-sela roda tank dan kendaraan militer"Tentara dan pengunjuk rasa sepertinya sama-sama resahMereka (tentara, Red) ingin mengusir kami dari lapangan," tutur Mohamed Shalaby, salah seorang demonstran.
Meskipun menolak mundur sebagai presiden, Mubarak telah menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilu September mendatangTokoh yang telah berkuada 30 tahun itu juga menjanjikan sejumlah reformasi.
Wakil Presiden (Wapres) Omar Suleiman pun telah bertemu dengan perwakilan seluruh kelompok oposisiSuleiman menyepakati konsesi untuk oposisiSelain menyetujui kebebasan pers, pemerintah akan meninjau undang-undang daruratUndang-undang itu memberikan kewenangan kepada polisi untuk menahan dan menindak tegas demonstrasiSelain itu, disepakati reformasi konstitusional sebagai persiapan untuk pemilu presiden September nantiIntinya, oposisi dilibatkan reformasi demokrasi di Mesir.
Sejauh ini oposisi hati-hati dalam merespons konsesi yang ditawarkan pemerintahIkhwanul Muslimin selaku kelompok oposisi terbesar di Mesir, meski juga terlarang, menilai tawaran dan konsesi yang dijanjikan Mubarak belum cukup"Pernyataan (soal konsesi) itu belum cukup," tegas Mohammed Mursi, wakil Ikhwanul Muslimin yang hadir dalam pertemuan dengan Suleiman pada Minggu lalu (6/2).
Tokoh senior Ikhwanul Muslimin lainnya, Essam al-Erian, menyatakan bahwa dialog itu merupakan langkah awal dalam melihat bagaimana pemerintah menangani krisis secara serius"Mereka sama sekali tak merespons seluruh tuntutan kamiHanya sebagian yang ditanggapi secara superfisial," tuturnyaKendati begitu, Ikhwanul Muslimin menyatakan tak akan menarik diri dari dialog dengan pemerintah"Kami merasakan kemajuan (dari sikap pemerintah) sehingga tidak akan menarik diri dari dialogTetapi, protes publik akan berlanjut," ujarnya.
Dia berpendapat, dengan bersedia duduk bersama oposisi, pemerintah mengakui bahwa unjuk rasa kali ini sebagai revolusi rakyat"Tuntutan rakyat jelas abash, Bagian dari tuntutan kami adalah presiden harus mundur," tegasnya.
Seiring dengan janji untuk melakukan reformasi, pemerintah juga berupaya memulihkan ekonomi dan situasi di MesirKehidupan mulai mengarah pada kondisi normal lagi seperti sebelum krisis Minggu laluPerbankan buka kembali setelah tutup sepekan lebihToko-toko dan tempat perbelanjaan juga mulai beroperasiLalu lintas kendaraan di jalan pun hidup kembaliBahkan, sempat terjadi kemacetan di jalan-jalan.
Meskipun aktivitas bisnis dan perkantoran sudah berjalan lagi, tidak demikian halnya dengan birokrasiKarena demonstran masih memblokade pintu masuk menuju Lapangan Tahrir, para pekerja pemerintah dan sejumlah mitra tidak bisa masuk kantor.Mereka hanya bisa menunggu di luar Mugamma el-Tahrir, kompleks gedung yang menjadi kantor sejumlah lembaga pemerintah di Lapangan Tahrir, KairoAkibatnya, aktivitas birokrasi di jantung kota dan pemerintahan masih lumpuh hingga kemarin.
"Demonstran melarang kami masuk kantor," kata Kamal, pegawai pemerintah yang bersama koleganya hanya bisa berdiri sejauh 20 meter dari Mugamma el-Tahrir, jantung mesin birokrasi pemerintahGedung itu menjadi kantor 14 departemen pemerintah dengan 18 ribu pegawai"Para pegawai yang lain datang lebih pagi, tetapi langsung pulang," lanjut Kamal.
Sebelumnya, Mugamma el-Tahrir telah ditutup selama 14 hariSelain memblokade jalan-jalan menuju Lapangan Tahrir, demonstran juga menutup akses ke kompleks perkantoran 13 lantai seluas 5 ribu meter persegi tersebut.
Harian Al-Ahram menulis kemarin bahwa gedung itu telah dibuka lagi sebagian Minggu laluKaryawan diminta masuk lewat pintu belakang"Saya datang kemarin (Minggu)Para pegawai telah bekerja seperti biasaTetapi, hari ini (kemarin) tutup lagi," ujar Ali Mahmud, pegawai pemerintah(AFP/Rtr/AP/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perompak Somalia Kembali Dibekuk
Redaktur : Tim Redaksi