Reforma Agraria, Bukan Kampanye Pilpres

JAKARTA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan reforma agraria -termasuk program penyelesaian sengketa pertanahan-, bukan bagian dari suksesi pemilihan presiden (Pilpres) 2009Agraria membentuk sistem baru untuk penyelesaian ribuan kasus sengketa tanah.

jpnn.com - ”Bagi kami (BPN) yang terpenting adalah sistemnya

BACA JUGA: Sengketa Tanah Lebih dari 7000 Kasus

Kalau sistemnya sudah ada, kan lebih mudah melakukan reforma agrariaKami tidak pernah mengaitkan reforma agraria yang diluncurkan ini sebagai bagian dari pemilihan presiden,” bantah Dr Yuswanda AT, deputi bidang pengaturan dan penataan pertanahan, BPN-RI, menjawab pertanyaan wartawan dalam Workshop Media Massa di Hotel Ambara, Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (16/7).

Yuswanda tak membantah bahwa peluncuran tujuh agenda reforma agraria 2008 merupakan kebijakan politik pemerintah

BACA JUGA: Suami Hetty Koes Endang Akhirnya Ditahan

”Kalau disebut kebijakan politik, ya bisa begituTapi kalau dikaitkan dengan Pilpres, kami kira tidak demikian, donk,” cetusnya.

Pada 2008 ini, tim BPN akan terjun ke lapangan untuk menyelesaikan ribuan sengketa tanah

BACA JUGA: Direktur KPLP Dephub Dicecar KPK 12 Jam

“Kami melakukan operasi tuntas sengketa dan operasi sidik sengketa,” papar Yuswanda.

Seperti diketahui, ketujuh reforma itu ialah, menata ketimpangan struktur penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki dan menjaga lingkungan hidup, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, memperbaiki akses rakyat kepada sumber ekonomi tana, dan meningkatkan ketanahan pangan.(gus/rie/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sejak 2002, 973 Perda Dibatalkan