jpnn.com - JAKARTA – Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2015 naik menjadi 36 poin serta menempati peringkat 88 dari total 168 negara.
“Berdasarkan hasil survei itu, skor IPK Indonesia di tahun 2015 naik dua poin dari skor sebelumnya sebesar 34 poin. Namun, secara peringkat, Indonesia menyodok 19 peringkat lantaran tahun sebelumnya berada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei,” kata Direktur Program Transparency International Indonesia (TII) Ilham Saenong di Jakarta, Kamis (28/1).
BACA JUGA: Cegah TKI Ilegal yang ke Saudi Pakai Visa Ziarah
Ilham menilai, membaiknya nilai IPK karena ada upaya birokrasi memperbaiki diri. Implikasi dari perbaikan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat yang bisa menikmati pelayanan publik lebih baik, misalnya pelayanan imigrasi atau pembuatan surat izin mengemudi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, mengatakan peningkatan IPK tersebut merupakan progres yang baik dan patut diapresiasi. Meski belum signifikan, tapi trendnya terus membaik.
BACA JUGA: La Ode Ida Ditantang DPR agar Jadikan ORI Sebagai Social Engineering
“Sumbangsih upaya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik dan menekan resiko korupsi menjadi point penting naiknya IPK tahun 2015 ini,” kata Gun Gun.
Dia meminta semua kalangan harus bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan mendorong pelaksanaan akuntabilitas kelembagaan. Korupsi sebagai ultimate crime tidak bisa dilawan dengan cara parsial dan sporadis.
BACA JUGA: Curiga JK Punya Agenda Tersembunyi
“Harus ada kerja berjejaring, evaluasi reguler yang membuat terciptanya sistem kontrol untuk implementasi Good Governance. Kalau tidak ada kontrol atau evaluasi, maka birokrasi akan banyak menghadirkan free rider atau penunggang gelap yang jadi benalu kekuasaan,” ungkapnya.
Menurut pakar komunikasi politik tersebut, kata kuncinya memang harus ada good will sekaligus political will untuk meletakkan reformasi birokrasi sebagai kerja prioritas di tengah kompleksnya relasi kuasa antar kekuatan. Dalam konteks demikian, keberadaan KemenPAN-RB menjadi sangat penting dan strategis.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beri Keterangan Berbelit-belit, Dewie Limpo Disemprot Hakim
Redaktur : Tim Redaksi