jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap meragukan keabsahan klaim saksi kasus e-KTP Johanes Marlim soal rekaman pertemuan proyek e-KTP yang dihadiri Setya Novanto.
"Kita tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang disampaikan Johannes Marliem," kata Mulfachri, Kamis (20/7) di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: Nama Setya Novanto Hilang Divonis Irman dan Sugiharto
Dia mengatakan, Johannes Marliem sebelumnya juga ikut berpartisipasi dalam vendor dan kalah.
"Oleh sebab itu saya kira paling tidak aparat berkepentingan mengambil hati-hati dalam hasil rekaman itu," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
BACA JUGA: Satu Terdakwa Diare, Majelis Hakim Tunda Sidang e-KTP
Dia mengatakan, yang boleh melakukan perekaman atau penyadapan hanya aparat berwenang, bukan masyarakat sipil.
"Dia (Johannes) tidak punya kewenangan," tegasnya.
BACA JUGA: Terdakwa e-KTP Beber Catatan Fee ke Setnov dan Marzuki Alie
Menurutnya, jika mengacu putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka bukti rekaman yang dimiliki Johanes tidak memiliki kekuatan hukum.
Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid menyataan, apa yang diputuskan MK soal siapa yang berwenang melakukan penyadapan atau perekaman harus dijadikan acuan aparat penegak hukum.
"Aturan MK harus dikedepankan itu," tegasnya.
Menurut dia, berdasarkan putusan MK, maka rekaman tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti.
"Karena dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.
Seperti diketahui, Johannes yang saat ini tengah berada di Amerika Serikat mengaju memiliki seluruh rekaman pertemuan soal proyek pengadaan e-KTP. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Sebut Novanto Korban Character Assasination dalam kasus e-KTP
Redaktur & Reporter : Boy