jpnn.com, JAKARTA - Pengamat pasar modal Adler Haymans Manurung mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Rini Soemarno dari posisi menteri BUMN. Alasannya bukan semata-mata karena rekaman pembicaraan Rini dengan Dirut PLN Sofyan Basir yang diduga membawa kepentingan kerabat, tapi juga lantaran menteri kelahiran Maryland, Amerika Serikat itu minim prestasi.
Menurut Adler, selama ini Rini lebih menunjukkan sisi kontroversialnya ketimbang kinerjanya. Antara lain kebiasaan Rini menggonta-ganti direksi BUMN.
BACA JUGA: ICW Desak KPK dan BPK Seriusi Small Business untuk Pak Ari
Dalam pandangan Adler, cara kerja Rini justru kontraproduktif bagi BUMN. "Tidak ada yang cemerlang selama kepemimpinannya," kata Adler, Selasa (1/5).
Baca juga: ICW Desak KPK dan BPK Seriusi 'Small Business untuk Pak Ari'
BACA JUGA: Sepertinya Ini Sosok Pak Ari dalam Percakapan Rini-Sofyan
Lebih lanjut Adler mengatakan, sebenarnya sah-sah saja Rini melakukan bongkar pasang direksi BUMN. Namun, katanya, harus ada alasan jelas.
Rekaman Pembicaraan Bu Rini dan Dirut PLN soal 'Pak Ari' Bocor ke Medsos
BACA JUGA: Yusril Ingatkan Jokowi Berpihak ke Buruh Lokal ketimbang TKA
Karena itu Adler mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi segera mencopot Rini. Sebab, bisa-bisa sarjana ekonomi lulusan Wellesley College, Massachusetts itu justru menjadi beban bagi Jokowi yang akan maju lagi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"Sebaiknya presiden (Jokowi, red) mengevaluasi keberadaan Rini di kabinet," tandasnya.
Pengamat politik anggaran Arif Nuralam punya penilaian senada. Menurut dia, Jokowi memang sudah seharusnya mengevaluasi kinerja Rini yang sarat kontroversi.
Arif mengingatkan Presiden Jokowi memberi perhatian serius pada isi pembicaraan antara Rini dengan Sofyan sekaligus mengevaluasi kinerja pembantunya di Kabinet Kerja itu. Sekalipun penempatan menteri hak preogratif presiden, namun dengan adanya isu hangat soal komunikasi Rini dan direktur utama PLN, maka saya kira presiden mendapat kejelasan secara utuh terkait pembicara tersebut," katanya.
Jika ada unsur percobaan transaksi bagi-bagi fee dari proyek BUMN, kata Arif, maka Rini harus segera dicopot dari menteri BUMN. "Supaya tidak menurunkan citra presiden di tahun politik jelang 2019," tutur Arif.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Buka KTT Ulama Islam, Ini Isi Pidatonya
Redaktur : Tim Redaksi