jpnn.com - JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai, reklamasi Teluk Benoa akan mengancam eksistensi kultur masyarakat lokal. Reklamasi dianggap bakal menggusur kultur lokal dan diganti dengan budaya asing.
Masalahnya, budaya asing itu belum tentu bisa mnjaga kearifan lokal. Selain itu, ekosistem juga akan terganggu. "Karena itu masyarakat di sana menolak rencana ini," imbuh Pengurus Departemen Advokasi Walhi Edo Rahman dalam keterangannya, Selasa (14/4).
BACA JUGA: Ini Rekomendasi Menteri Andrinof untuk Kalbar
Dia menambahkan, rencana reklamasi itu lahir pada era Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarif Cicip Sutarjo. Presiden SBY ketika itu mengeluarkan Perpres reklamasi teluk ini.
Edo mengungkapkan, ada persoalan mendasar terkait dengan perizinan reklamasi ini. Ketika itu sempat ada informasi bahwa perizinan reklamasi ini tidak tepat, karena mengabaikan aspirasi masyarakat sekitar. Masyarakat seharusnya lebih diperhatikan pendapatnya.
BACA JUGA: Menteri Andrinof Targetkan Ekonomi Kalbar Naik 6 Persen
"Intinya saya berharap jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan ini karena akan sangat merugikan," imbuh Edo.
Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Demokrat, Herman Khairon, mengingatkan reklamasi jangan terburu-buru dilaksanakan. Menurutnya, harus ada kajian dan pertimbangan yang matang.
BACA JUGA: Ini Tantangan Kalbar Versi Menteri Andrinof
Pihaknya masih menunggu hasil kajian dan pendalaman yang sedang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengembangan untuk memutuskan apakah reklamasi Teluk Benoa akan dilanjutkan atau tidak.
"Kami belum memiliki studi komprehensif mengenai seperti apa proyek ini, apakah benar-benar berdampak positif? Harus dipastikan juga nanti tidak mengganggu habitat dan ekosistem di sana," jelas Herman. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Minim Kandidat, Diduga karena Aturan PNS Harus Mundur
Redaktur : Tim Redaksi