jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menutup rekrutmen CPNS dari formasi khusus honorer K2 (kategori dua) maupun non kategori menuai kritik. Andi Asrun, kuasa hukum guru honorer menilai, kebijakan tersebut tidak berkeadilan dan melanggar hak azasi manusia.
BACA JUGA: Honorer K2 Bandingkan Jokowi dengan SBY, Ah...Jauh
"Enggak boleh ditutup, kecuali sudah tuntas semua masalah hononer," kata Asrun kepada JPNN, Rabu (6/2).
Dia menegaskan, pemerintah harus memberikan jalur khusus untuk honorer dalam proses pengangkatan mereka menjadi PNS. Jangan diadu mereka dengan pelamar umum.
BACA JUGA: Koordinator Honorer K2: Presiden Jokowi Sangat Berbeda, Menyapa Saja Tidak
"Kebijakan aneh. Masa iya honorer yang pengabdiannya banyak diadu dengan pelamar umum yang nol pengabdian," ucapnya.
BACA JUGA: Kepala BKN Pastikan tak Ada Lagi Rekrutmen CPNS dari Honorer K2
BACA JUGA: Honorer K2: Kami Tidak Benci Jokowi tapi Muak dengan Janjinya
Jika pemerintah tetap ngotot, Asrun berencana akan mengadukan masalah ini ke DPR RI. Dengan demikian DPR RI bisa mengajukan hak interpelasi kepada presiden terkait masalah honorer.
Andi Asrun. Foto: Istimewa for JPNN.com
"Ini negara hukum, pemerintah jangan asal tabrak aturan. Dia yang bikin aturan, dia yang langgar hanya karena ingin memuluskan hasratnya. Kami menilai, semua keputusan pemerintah sarat dengan kepentingan mereka tanpa melihat rakyat banyak," tandasnya.
BACA JUGA: Honorer K2 Bandingkan Jokowi dengan SBY, Ah...Jauh
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, ke depan rekrutmen CPNS dari jalur khusus honorer tidak ada lagi.
Jalur khusus untuk honorer K2 terakhir dilakukan tahun lalu. Mulai tahun ini semua honorer K2 yang ingin menjadi PNS harus menggunakan jalur umum. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak nih Pernyataan Terbaru Bu Titi Honorer K2, Jokowi atau Prabowo?
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad