jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Simon Sili Sabon mengusulkan pemerintah mengubah rekrutmen guru aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pemerintah disarankan lebih memprioritaskan lulusan dari pendidikan profesi guru (PPG).
BACA JUGA: Seleksi PPPK: Honorer K2 Tenaga Administrasi Menagih Realisasi Hasil Raker di DPR
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu kerja sama dengan pemerintah daerah agar merekrut guru lulusan PPG saja secara ketat," kata Simon, Kamis (10/12).
Dia menyampaikan, berbagai riset menunjukkan prestasi siswa Indonesia rendah dan cenderung turun dalam tiga tahun terakhir. Banyak faktor yang menentukan tinggi rendahnya prestasi. Namun dari riset yang dilakukan 2019 menemukan bahwa faktor paling menentukan adalah guru.
BACA JUGA: Proses Pemberkasan NIP PPPK Berjalan, Semoga Bulan Ini SK Sudah di Tangan
“Nah, yang menentukan kualitas guru adalah kualitas dosennya ketika guru itu kuliah. Makanya yang perlu dikaji adalah mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),” jelas Simon.
Atas dasar itulah, Simon menyarankan agar Kemendikbud bersama LPTK menerapkan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 untuk menghasilkan guru profesional melalui PPG.
BACA JUGA: Uni Irma: Apa Hubungan Fadli Zon dengan FPI?
Simon juga berharap, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) mengakreditasi lembaga yang belum terakreditasi.
“Jika ada yang tidak memenuhi syarat, sebaiknya diusulkan untuk diberhentikan izin opersionalnya, karena kemungkinan besar hanya akan menciptakan pengangguran,” kata Simon.
Peneliti Puslitjak Indah Pratiwi menyoroti belum efektifnya uji kompetensi guru (UKG).
Seharusnya UKG tidak hanya mengukur kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi juga kompetensi sosial dan kepribadian.
Dia juga berharap UKG ke depannya tidak memakai soal pilihan ganda karena tidak mendorong pemikiran kritis. Mesti mencoba variasi lain seperti wawancara, diskusi kelompok, dan micro teaching.
Selain itu, pendampingan guru dengan melibatkan rekan sejawat lewat kegiatan-kegiatan kolektif dan meningkatkan kapasitas kepala sekolah penting dilakukan agar kompetensi guru juga dapat terkatrol naik.
Angka kredit, kata Indah, juga harus dikaji ulang. Idealnya angka kredit jangan hanya mendorong guru punya pengetahuan akademik dan kecakapan, tetapi juga menjamin peningkatan mutu pengajaran guru.
"Cara guru mengajar harus bisa diamati dan ditangkap lewat angka kredit, bukan hanya berbasis bukti administratif,” tutup Indah. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad