jpnn.com, JAKARTA - Keengganan Pemkot Surabaya untuk ikut dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dianggap menyia-nyiakan peluang. Sebab, rekrutmen tersebut belum tentu ada lagi dalam waktu dekat.
BACA JUGA : Pimpinan Honorer K2 Yakin Banyak Pelamar PPPK Gagal Tahap Awal
BACA JUGA: MenPAN-RB Pastikan Merekrut Honorer K2 Tenaga Teknis
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat M. Ridwan menuturkan, rekrutmen PPPK tahap pertama kali ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer K-2.
BACA JUGA : Eko Klaim Seluruh Honorer K2 Berharap Rekrutmen PPPK Gagal
BACA JUGA: Dua Daerah Ini Cuma Dapat Kuota PPPK 209 Orang, Ratusan Honorer Gigit Jari
Selama ini, tenaga honorer tersebut selalu menjadi persoalan karena mereka berharap diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan status yang lebih jelas. Meskipun, secara langsung tidak ada hukuman yang akan diterima pemda.
BACA JUGA: MenPAN-RB: Honorer K2 yang Belum Daftar PPPK Bisa Ikut Tahap Dua
"Hanya, kami tidak tahu apakah pemerintah akan membuka lagi kesempatan langka ini untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer eks K2," ujar Ridwan saat dikonfirmasi.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK Tidak Diperpanjang, nih Jumlah Pelamarnya
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkot Surabaya Mia Santi Dewi menuturkan, pihaknya sudah berkirim surat ke pemerintah pusat untuk menanyakan teknis PPPK tersebut.
BACA JUGA : Jumlah Honorer K2 Melamar PPPK, Data per Daerah
Selain itu, mengabarkan kondisi kepegawaian di Surabaya. "Menanyakan yang dimaksud dengan gaji dan tunjangan (PPPK) itu bagaimana. Ada beberapa hal lain yang kami tanyakan," ujar Mia. (jun/c6/end/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Komentar Honorer K2 soal Debat Capres Minggu Malam
Redaktur & Reporter : Natalia