jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Fathul Wahid menilai demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran.
Dia menyebut penyalahgunaan kekuasaan telah dipertontonkan dengan begitu vulgar di hadapan publik.
BACA JUGA: Demokrasi Rusak, Pemilu 2024 Rakyat Memilih Pemimpin yang Bebas dari Pelanggaran HAM
“Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima. Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (19/12).
Menurut dia, kemunduran demokrasi yang terjadi di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini diindikasikan oleh banyak aspek, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan kebebasan berekspresi yang semu.
BACA JUGA: Kelompok Aktivis Ingatkan Demokrasi dalam Ancaman
“Hal ini juga telah menghadirkan perselingkuhan antarpenguasa yang melahirkan oligarki dan menumbuhsuburkan fenomena kolusi dan nepotisme. Akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pelanggeng kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya,” tegas Fathul.
Atas kondisi tersebut, selaku pemimpin civitas akademik UII, Fathul menyatakan mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara.
BACA JUGA: Aksi Mimbar Demokrasi Menolak Politik Dinasti Mendekati Kawasan IKN
Hukum wajib dikembalikan menjadi panglima, yang pembentukannya harus kalis dari kepentingan dan penegakannya tidak boleh menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.
“Kedua, mendesak negara untuk lebih serius memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan,” tegasnya.
Ketiga, menuntut negara dan semua aparatnya untuk menjamin kebebasan berpendapat untuk menyampaikan aspirasi untuk mengingatkan penguasa ketika lupa dengan tugasnya atau keluar dari rel konstitusi.
Pemerintah jangan sampai menjadi penjaga gerbang informasi yang mengelabui akal sehat publik.
“Mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam merespons beragam informasi yang diterima, mengedepankan tabayun, tidak gampang diadu domba, dan tidak mudah terkecoh dengan muslihat politik yang mempermainkan emosi publik sehingga melupakan berpikir kritis,” demikian Fathul Wahid. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif